Penanganan Covid-19, Pemprov Maluku Siapkan 50 Sampai 100 Miliar | Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Berita Maluku Online
Loading...

Penanganan Covid-19, Pemprov Maluku Siapkan 50 Sampai 100 Miliar

Gubernur: Masyarakat Miskin Akan Diberikan Santunan

AMBON - BERITA MALUKU. Sampai saat ini pemerintah daerah Provinsi Maluku belum berani untuk melakukan lockdown, karena masih menunggu perintah Presiden, Joko Widodo.

"Kita tidak lockdown, saya sudah bicara dengan mendagri, Tito Karnavian, saya juga ditegur sama Kapolri, Jenderal Idham Azis terkait pemberitaan lockdown," ujar Gubernur Maluku, Murad Ismail sebelum melepas petugas penyemprotan disfektan di Kota Ambon oleh pemda Maluku, TNI dan Porli di kota Ambon, yang berlangsung di tribun lapangan Merdeka, Selasa (31/03).

Namun menurutnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat miskin, jika Presiden selaku pimpinan di negara ini memutuskan diberlakukannya lockdown.

Anggaran yang dipersiapkan, jelasnya sesuai pembicaraan dengan Seketaris Daerah, Kasrul Selang sekitar Rp50 -100 miliar untuk Covid-19.

"Tidak ada alasan untuk itu, jadi kalau ada proyek-proyek yang tidak perlu kita hentikan dan tidak perlu jalankan, karena kita takut proyek yang diutamakan tapi masyarakat yang susah, tidak mau dan tidak mau mengambil resiko, ini merupakan upaya dalam menjamin masyarakat Maluku aman dari Covid-19, bahkan makan kita siapkan nanti," tuturnya.

"Untuk penanganannya, kita menunggu perintah dari Presiden, kalau memang betul lockdown di daerah tentu ada kebijakan dari pemerintah membantu masyarakat miskin terutama tukang ojek, supir angkot, tukang becak dan pegawai yang di perhotelan dan toko-toko itu akan memberi santunan beberapa bulan kedepan," pungkasnya.

Mantan Dankor Brimob Polri ini mengutarakan, dalam pencegahan Covid-19 telah berbagai upaya yang dilakukan, seperti maklumat.

"Maklumat saya sudah jalankan, kemarin kapal dari Jakarta, Surabaya, Sulawesi ada 500-an penumpang, 116 orang telah di isolasi termasuk WNA Perancis di Diklat keagamaan dan Diklat Pertanian. Bagi masyarakat yang orang Maluku kita isolasi di rumah asalkan KTP Maluku, namun kalau KTP luar kita tetap isolasi," terangnya.

Dirinya juga telah memberikan himbauan kepada masyarakat Maluku yang ada di perantauan untuk tidak pulang kampung, kalau betul-betul mereka sayang kepada keluarga dan masyarakat Maluku.

"Saya menghimbau kepada masyarakat Maluku yang ada di perantauan urungkan niat untuk pulang. Yang penting di rumah masing-masing di perantauan dan ikuti petunjuk pemerintah disana dan taati dengan baik termasuk masyarakat yang ada di Maluku," pintanya.
Pemprov 3312313675686252650
Beranda item

# Kota Ambon

Indeks

# TNI - POLRI

Indeks