SP 2020, Gubernur Ajak Masyarakat Berpartisipasi Mencatat Maluku dan Indonesia
http://www.beritamalukuonline.com/2020/02/sp-2020-gubernur-ajak-masyarakat.html
Untuk itu menyukseskan agenda nasional ini, Gubernur, Murad Ismail mengajak seluruh elemen maasyarakat Maluku untuk mendukung program ini.
"Kami menyambut baik upaya Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Maluku dalam membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan pemerintah provinsi maupun swasta, institusi pendidikan dan penelitian serta masyarakat luas agar bersama-sama berpatisipasi dalam mencatat Maluku, mencatat Indonesia," ujar Gubernur dalam sambutannya dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Martha Nanlohy, pada Rapat koordinasi sensus penduduk 2020 tingkat provinsi Maluku, yang berlangsung di swiss bhel hotel, Kamis (13/102/2020).
Dikatakan, dalam visi pemerintah daerah provinsi Maluku 2019-2024, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan", dapat terwujud jika di dukung oleh perencanaan, pembangunan yang baik, sulit terwujud jika tidak didukung oleh data yang berkualitas.
Olehnya itu, jelas Murad, sukses Sunsus Penduduk 2020 di Maluku, merupakan tanggungjawab bersama, karena hasil SP 2020 akan dingunakan oleh pemerintah pusat hingga daerah dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.
"Kita ingin pembangunan semakin merata, pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas, dan jumlah penduduk miskin semakin menurun. Semua keinginan itu akan lebih mudah dicapai jika melandaskan seluruh perencanaan pembangunan dari data yang akurat, terpecaya dan up to date," tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan, jumlah penduduk Maluku pada tahun 2018 sebagaimana yang diproyeksikan oleh BPS dan Bappenas berjumlah sekitar 1.773.776 jiwa. Sementara menurut yang bersumber dari sistim informasi administrasi kependudukan (SIAK) semester 2 tahun 2018 berjumlah 1.847. 097 jiwa.
"Kita semua memahami adanya dinamika kependudukan yang juga berkontribusi pada perbedaan ini, namun jika diteruskan perbedaan angka seperti ini akan mengurangi efektivitas implementasi dari program-program pemerintah. Jika datanya salah maka perencanaannya salah, jika perencanaannya salah maka pelaksanaannya juga akan salah. Kita tidak ingin meneruskan hal-hal yang tidak baik," terangnya.
Untuk itu, terangnya setelah sensus penduduk 2020, data jumlah penduduk hanya akan ada satu angka saja, itulah yang akan dipahami dari apa yang sedang dibangun oleh BPS dengan Kementerian Dalam Negeri dan saya sangat mendukung upaya ini.
"Sekali lagi, pada kesempatan juga saya tegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi Maluku terhadap pelaksanaan sensus penduduk tahun depan," tandasnya.
