Presiden Telepon Menkeu Berikan Perhatian Yang Lebih Kepada Maluku  | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Presiden Telepon Menkeu Berikan Perhatian Yang Lebih Kepada Maluku 

AMBON - BERITA MALUKU. Presiden RI, Joko Widodo menelpon Menteri Keuangan (Menkeu), Sry Mulyani, agar memberikan perhatian yang lebih kepada provinsi Maluku, khususnya dalam hal anggaran, dalam mendorong pembangunan di negeri seribu pulau ini.

"Usulan yang tadi disampaikan, nanti siang akan langsung saya telepone ke Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada provinsi Maluku," ujar Presiden dalam kunjungan di lokasi pengungsian yang berada di kawasan Universitas Darusalam (Unidar), Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (29/10/2019).

Sekedar tahu dalam kunjungan tersebut, Presiden sempat audens bersama pengungsi, tokoh masyarakat, ASN, turut hadir, Gubernur, Murad Ismail, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury, Bupati Seram Bagian Barat, Yasim Payapo, dalam kesempatan tersebut, Tokoh masyarakat Maluku, Hamzah Sangadji, yang juga merupakan mantan anggota DPR RI 2004-2009, memgusulkan adanya kebijakan nasional, yaitu perlakuan khusus terhadap kebijakan keberpihakan dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi percepatan pembangunan, karena dengan anggara Rp3 Triliun yang diterima Maluku selama ini, tidak akan mampu membiayai pembangunan Maluku secara keseluruhan. Apalagi selama ini tidak regulasi nasional melalui pendekatan fiksal di daerah tidak memenuhi syarat untuk Maluku maju bersaing dengan perovinsi lain.

Dikatakan Presiden, apa yang disampaikan, telah dibahas bersama Gubernur, Bupati-Walikota se-Maluku, intinya intinya APBD provinsi ini memang sangat kurang, sehingga perlu ditambah.

"Nanti siang saya akan telepon langsung ke Menteri Keuangan, karena yang memang uang bukan di presiden, tetapi adanya di Menteri Keuangan, namun kebijakan fiskal, kebijakan anggaran yang memutuskan memang Presiden," tuturnya sambil senyum.

Dirinya mengutarakan, di Indonesia ada 34 provinsi yang didalamnya terdapat 514 kabupaten/kota, di setiap lawatan di daerah-daerah, apa yang dikeluhkan Maluku sama halnya dengan daerah lain, namun APBN yang saat ini sangat terbatas.

"Tapi usulan tersebut akan saya bantu bicarakan dengan Menkeu," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk kawasan Indonesia Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat, ada ketimpangan infrastruktur baik itu jalan, jembatan, air port, jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat dan Tengah.

"Untuk itu, dalam pertemuan, Gubernur menyampaikan jembatan Waitala yang sudah runtuh, sehingga perlu dibangun kembali. tadi malam sudah perintahkan Menteri PUPR akan segera secapatnya diselesaikan dan dikerjakan dan juga yang berkaitan dengan jalan yang belum ada yang menghubungkan kecamatan antar kecamatan,"pungkasnya.

Walaupun demikian, kata orang nomor satu di ibu pertiwi ini, dengan keterbatasan APBN dirinya akan akan membantu sesuai dengan apa yang diusulkan pemerintah daerah. "Insya allah akan segera ditindaklanjuti," tandasnya.
Headline 8675913094850382202
Beranda item

# Kota Ambon

Indeks

# TNI - POLRI

Indeks

#ANEKA

Indeks

Kurs Mata Uang