Widya Pratiwi Murad Ismail Dilantik Sebagai Duta Parenting Maluku

AMBON - BERITA MALUKU. Widya Pratiwi Murad Ismail, istri dari Gubernur Maluku ini dilantik sebagai Duta Parenting Maluku, sebagai salah satu langkah serius bersama Pemerintah Provinsi Maluku, melalui Dinas Kesehatan dalam mencegah dan menuntaskan stunting di bumi rempah-rempah ini.

Istri dari Gubernur Maluku ini, dilantik oleh Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Ditjen Keselamatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Kartini Rustandi, berlangsung di auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (3/7/2019).

Usai dilantik, Widya Pratiwi Murad Ismail kepada awak media mengatakan, pencegahan stunting merupakan salah satu dari enam program pokok dari PKK Maluku, termasuk sandang dan pangan.

"Saya ingin mau jadi Duta Parenting untuk mencegah stunting, apalagi di Maluku hampir 34 persen stunting, ini merupakan ancaman bagi kualitas bagi anak-anak Maluku," ujarnya.

Untuk pencegahannya, dirinya akan menggerak kader-kader PKK Maluku untuk turun bersama melakukan pencegahan terkait hal ini.

"Saya sudah merencanakan dengan Kepala Dinas kesehatan, dalam waktu dekat kita akan turun ke lokasi fokus stunting, yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat apa itu stunting bagaimana penanggulangannya, karena kalau sudah dikatakan stunting agak sulit diperbaiki," tuturnya.

Ditambahkan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dr. Meykal Pontoh, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pencegahan stunting, yang menyentuh langsung lapisan masyarakat terbawah, yakni keluarga.

Dirinya mengakui, selama ini kelemahan di Maluku yaitu lemahnya koordinasi. Untuk itu, Duta Parenting akan menjadi advokasi, yakni melakukan pendekatan dengan pemda dalam hal ini kabupaten/kota sampai ke jajaran ke bawah.

Apalagi menurutnya, dari hasil Riset Kesehatan, dasar stunting di Maluku mencapai 34,1 persen, yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Ditjen Keselamatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Kartini Rustandi mengungkapkan, 40 persen persoalan stunting bersifat spesifik, yaitu ditangani oleh kesehatan, sedangkan 60 persen perlu campur tangan semua pihak, misalnya ketahanan pangan, perikanan, pertanian, perhubungan bahkan PUPR.

Untuk itu, Duta Stunting yang baru dilantik ini akan menjadi advokasi untuk menyakinkan agar penanggulangan stunting ini perlu dilakukan secara bersama.

"Maluku sudah menetapkan ibu gubernur sebagai Duta Parenting, beliau yang akan menyakinkan semua orang untuk bekerjasama menanggulangi stunting," pungkasnya.