DPRD Maluku Bakal Keluarkan Rekomendasi Pengurangan Subsidi KMP

AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Provinsi Maluku dipastikan akan mengeluarkan rekomendasi, terkait dengan adanya pengurangan subsidi bagi Kapal Motor Penyeberangan (KMP) di provinsi setempat.

"Seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Iwan (Kepala Seksi Perhubungan Darat Balai Pelaksana Transportasi Darat), soal komponen-komponennya. Seharusnya, komponen-komponen itu dimaksimalkan saja, itu saja sudah untung. Itukan sudah disubsidi. Pertanyaannya, sudah disubsidi sekian banyak tapi kok tidak menguntungkan. Nah, berdasarkan hasil rapat tadi, maka Komisi C akan mengeluarkan rekomendasi," kata Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias kepada wartawan, usai menggelar rapat kerja antara pimpinan dan anggota Komisi C bersama Balai Pelaksana Transportasi Darat (BPTD) 23 Provinsi Maluku dan direksi BUMD yang mengelolah dana subsidi KMP, di ruang Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Senin (17/6/2019).

Menurut Yeremias, DPRD perlu mengawasi, agar publik bisa mengetahui, sejauh mana subsidi itu dimanfaatkan.

Selain itu, untuk menghidari adanya penyalahgunaan dalam pengunaan anggaran subsidi, maka pihaknya akan mendorong untuk dilakukan audit.

Yeremias menegaskan, proses audit perlu dilakukan, agar aksi demonstrasi tidak lagi dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat ke DPRD.

"Jangan setiap saat DPRD Provinsi hanya menerima aksi demonstrasi yang protes soal hal ini. Tadi memang ada BUMD yang kesulitan soal ini. Namun ada sebagian BUMD mengapresiasi, dan mengklaim, jika subsidi berjalan lancar. Pertanyaannya, jika klaim subsidi lancar, kenapa pelayanan tidak maksimal?," tanya Yeremias.

Walaupun demikian, lanjut Yeremias, ada KMP yang tidak beroperasi, namun mendapatkan subsidi dengan nilai Rp2,4 miliar. Olehnya itu, Komisi C akan menelusurinya, lantaran anggarannya cukup besar.

"Itu uang rakyat, untuk itu harus dikembalikan kepada rakyat. Nah, solusinya, kita telah meminta pihak BPTD untuk melakukan audit, agar diketahui duit itu kemana," tegas dia.