Tunggakan Raskin Menumpuk, Jaksa dan Bulog Maluku Akan Turun Tangan

BERITA MALUKU. Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Operasional dan Pelayanan Publik Divre Maluku & Maluku Utara, Armin Bandjar menyatakan, tunggakan Beras Miskin (Raskin) di sebelas kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2017 masih menumpuk. Untuk itu, pihak Bulog Maluku bekerjasama dengan pihak kejaksaan di daerah ini dalam waktu dekat akan turun tangan melakukan penagihan.

“Diperkirakan pada tanggal 26 atau 28 Februari ini, Bulog bersama pihak Kejaksaan akan turun lapangan melakukan penagihan HBT (Harga Tebus Rasta atau Raskin) karena tunggakannya masih banyak,” kata Bandjar kepada Berita Maluku Online di ruang kerjanya, Kamis (22/2/2018).

Bandjar mengatakan, kerjasama Bulog dengan pihak Kejaksaan untuk hal ini, sebab sudah diteken MoU atau nota kesepahaman untuk menangani  berbagai persoalan raskin yang belum tertuntaskan, apalagi yang sudah berdampak pada hukum.

“Kalau ada persoalan yang masih bisa diatasi akan diberikan peringatan oleh JPN (Jaksa Pengacara Negara), tetapi jika ada tunggakan yang tak bisa  ditolerir akibat kasus tertentu maka pihak bersangkutan langsung akan ditahan,” tandas Bandjar.

Bandjar mengakui sebelas kabupaten/kota ini masih memiliki tunggakan raskin, namun empat kabupaten/kota ini yang paling tertinggi, antara lain Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dengan tunggakan raskin berjumlah Rp2 miliar, disusul Kabupaten Buru dengan tunggakan Rp.400 juta lebih, Kabupaten Seram Bagian Timur Rp.400 juta dan terakhir Kota Ambon dengan jumlah tunggakan Rp.300 juta.

Untuk Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Maluku Tenggara (Malra), Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) serta Kabupaten Buru Selatan (Bursel) tuggakan di bawah ratusan juta.

“Memang diakui terdapat banyak tunggakan raskin di semua kabupaten/kota di Maluku, tetapi ada sejumlah kecamatan atau desa yang bagus untuk menyetor uang raskin terlebih bagi Kecamatan Kepala Madang di Kabupaten Buru Selatan,” tandas Bandjar. (e)