Mendes Dorong Pertides Tingkatkan Program Vokasional
http://www.beritamalukuonline.com/2017/12/mendes-dorong-pertides-tingkatkan.html
“Kami berharap kalangan perguruan tinggi bisa menjadi jembatan untuk mendorong berbagai pendidikan vokasi agar kualitas tenaga kerja di kawasan perdesaan bisa meningkat,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang bertajuk “Peningkatan Efektifitas Dana Desa" di Jakarta, Jumat (8/12/2017). Demikian siaran pers Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diterima media ini, Sabtu (9/12/2017).
Menteri Eko mengungkapkan sebagian besar tenaga kerja di kawasan perdesaan didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) yakni sebesar 57,79%. Menyusul kemudian tenaga kerja lulusan SMP sebanyak 18,87%. Sedangkan tenaga kerja lulusan sekolah menengah atas (SMA) hanya berjumlah 13,07%.
“Salah satu kendala dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebagian besar tenaga kerja di desa adalah lulusan sekolah dasar yakni hampir 57,79%, lulusan SMP 18,87% dan lulusan SMA 13,07%,” katanya.
Dia menjelaskan kualitas tenaga kerja tersebut mempengaruhi berbagai program percepatan pembangunan kawasan perdesaan. Oleh karena itu dibutuhkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan perdesaan melalui pendidikan vokasional atau pendidikan kejuruan. Dengan sistem kejuruan, tenaga kerja di kawasan perdesaan bakal mendapatkan berbagai pendidikan terapan yang dibutuhkan di lapangan kerja.
“Perlu model program pendidikan vokasional di desa-desa. Universitas atau kalangan perguruan tinggi bisa mewujudkan hal tersebut sehingga akan ada peningkatan kualitas tenaga kerja di perdesaan secara masif,” katanya.
Menteri Eko mengatakan ada berbagai program inovasi desa yang dijalankan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan anggaran hingga Rp100 miliar. Program tersebut akan membiayai berbagai produk inovasi termasuk di dalamnya program-program dari pendidikan vokasional.
“Pertides bisa memanfaatkan program tersebut agar pendidikan vokasional bisa lebih cepat terealisasi dan bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja di kawasan perdesaan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Eko memberikan apresiasi terhadap kontribusi Pertides dalam berbagai program percepatan pembangunan kawasan perdesaan. Dia mencontohkan keterlibatan Pertides dalam proses rekrutmen pendamping desa dan KKN Tematik. Dalam hal rekrutmen pendamping desa, tahun ini Kemendes PDTT melakukan rekrutmen pendamping desa secara online atas arahan Pertides.
“Pertides banyak membantu dalam memberikan pelatihan-pelatihan melalui program KKN Tematik yang tahun lalu ada sekitar 45 ribu mahasiswa seluruh Indonesia yang tergabung dengan Pertides dan ditempatkan di daerah - daerah dan desa – desa,” ujarnya.
Menteri Eko berharap kerjasama antara Kemendesa PDTT dan kalangan perguruan tinggi di masa depan bisa ditingkatkan. Pertides bisa melakukan survei terkait evaluasi 3 tahun implementasi program dana desa. Hasil riset tersebut bisa dipublish ke publik sehingga nantinya ada masukan dari berbagai kalangan untuk meningkatkan efektivitas program dana desa.
"Forum Pertides saya harapkan tahun depan bisa sama-sama bentuk survey untuk mengetahui tiga tahun dana desa. Tujuan dari dana desa tercapai atau tidak, efektif atau belum, sampai manfaatnya di masyarakat atau belum, Pertides mempunyai kompetensi dalam bidang-bidang tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pertides, Kadarsah Suryadi, menyambut baik harapan Menteri Eko terkait peningkatan program vokasi. Menurutnya program pendidikan vokasi ini telah concern dari lintas kementerian agar melahirkan banyak tenaga kerja berkualitas. Namun demikian dia berharap bahwa kalangan industri juga mempunyai komitmen yang sama terhadap pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Sebab penyerap utama tenaga kerja di Indonesia saat ini adalah kalangan industri.
“Jadi ini intinya, komitmen pemerintah lalu support dari kalangan industr. Perguruan tinggi akan mengikuti dari penyusunan kurikulum,” tutupnya.
