Dikbud Ternate Siap Terapkan Sekolah Lima Hari | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Dikbud Ternate Siap Terapkan Sekolah Lima Hari

BERITA MALUKU. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kota Ternate, Maluku Utara (Malut) siap menindaklanjuti penerapan sekolah lima hari yang akan diberlakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

"Penerapan sekolah lima hari dimulai Senin - Jumat akan segera diberlakukan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Ternate, jika kebijakan ini diberlakukan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Ternate, Ibrahim Muhammad, dikonfirmasi, Selasa (22/8/2017).

Dia menyatakan, meskipun pihaknya belum memperoleh kepastian penerapan jam belajar, kebijakan pusat siap dilaksanakan.

"Karena ini kebijakan pusat di daerah, jadi kita harus ikut, karena ada sejumlah lembaga yang menilai kebijakan ini nantinya akan berdampak pada pendidikan Diniyah, saya kira tinggal direkayasa dengan menambahkannya dalam kurikulum Diniyah program jam belajar lima hari," kata Ibrahim.

Menurut dia, hal ini justru lebih efektif, sebab saat ini kurikulum Diniyah yang diberlakukan belum terstruktur secara baik.

Dia mengakui pihaknya belum mengetahui pasti kebijakan tersebut akan diterapkan pada tingkatan sekolah apa.

"Kita belum tahu, apakah semua jenjang sekolah, SD, SMP sampai SMA, tetapi yang pasti jika dilihat dari filosofinya agar anak-anak lebih banyak di sekolah dan lebih pada pembentukan karakter, tinggal pemangku kebijakan menformulasikan kebijakan tersebut," ujarnya.

Sebeumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Malut ketika dikonfirmasi menyatakan, selain rencana penerapan lima hari sekolah, saat ini mereka akan fokus mendistribusi guru sebanyak 3.3038 orang yang berstatus PNS dan 1.200 guru non PNS yang tersebar pada 10 kabupaten/kota di wilayah Malut.

Kepala Dinas Dikbud Provinsi Malut, Imran Yakub mengatakan pihaknya akan segera melakukan pemetaan guru PNS yang melaksanakan tugas proses belajar-mengajar dan mendorong peningkatan anggaran pendidikan yang harus dibarengi dengan implementasi serapan anggaran.

"Kami akan melakukan pemetaan guru Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas karena rata-rata guru yang ada di dalam kota lebih banyak dibandingkan guru yang bertugas diluar kota yang masih minim," katanya.

Hasil pemetaan itu akan menunjukkan kekurangan guru bidang studi apa dan di SMA dan SMK mana, agar guru honor (non PNS) bisa diangkat dan distribusi tenga pendidik tersebut sehingga terjadi pemerataan tenaga pendidik.
Malut 7412340133278209373

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

# DPRD MALUKU TENGAH

Indeks

# Kota Ambon

Indeks

# TNI - POLRI

Indeks

#ANEKA

Indeks

Kurs Mata Uang