Presiden Buka Tanwir Muhammadiyah di Ambon
http://www.beritamalukuonline.com/2017/02/presiden-buka-tanwir-muhammadiyah-di.html
Presiden Harapkan Dapat Tercipta Gagasan Wujudkan Kedaulatan Dan Keadilan Sosial di Indonesia
BERITA MALUKU. Presiden RI, Joko Widodo membuka secara langsung Tanwir Muhammadiyah se-Indonesia yang berlangsung di Islamic Center, Ambon, Maluku, Jumat (24/2/2017).
Ada berbagai harapan yang disampaikan Presiden dalam sambutannya, salah satunya melalui Tanwir Muhammadiyah dapat disusun gagagsan kemajuan untuk mewujudkan kedaulatan dan keadilan di Indonesia, sesuai tema “Kedaulatan dan Keadilan Sosial Untuk Indonesia Berkemajuan”.
“Saya percaya kalau misi islam kemajuan akan menjadi kekuatan yang harus kita jaga terus dengan bergotong royong demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadaban maju dan berkeadilan,” ujarnya.
Dirinya mengakui, sampai saat ini masih terjadi Kesenjangan Masyarakat terjadi di kawasan Indonesia, dan kesejanjang ini dapat diatasi oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia, termasuk Muhammadiyah.
Menurutnya, Muhammadiyah sebagai pembawa misi Islam menjadi kekuatan negara, semua dilakukan di semua bidang, baik itu pendidikan, kesehatan dan akitivitas sosial yang lain.
Terbukti, sampai saat ini Muhammadiyah memiliki 4.232 TK, 2.252 SD dan Madrasahsanawiah, 1.362 SMP Madrasahsanawia, 1.291 SMA/SMK, dan 171 perguruan tinggi, ditambah dengan 2.119 Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Inilah adalah kekuatan yang sangat besar dari Muhammadiyah dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing dengan negara besar lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Haeder, Dr. KH. Haedar Nashir, M. Si dalam sambutannya mengatakan, kehadiran Persiden akan memberikan dukungan bagi Muhammadiyah untuk berkiprah menjadikan Indonesia berkemajuan.
Dijelaskan, tema kedaulatan dan keadilan sosial untuk Indonesia berkemajuan, memiliki arti yang luar biasa. Dimana bangsa belajar komitmen sekaligus bertanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.
Dirinya memberikan apresiasi yang tinggi atas kebijakan Presiden dalam nawacita point 1 yang bertekad untuk menghadirkan, melindungi dan memberikan rasa aman kepada warga negara, keamanan nasional yang terpecaya memperkuat jadi diri bangsa sebagai negara maritim.
“Kami yakin pemerintah dengan semangat untuk menegakan kedaulatan Trisakti yang akan memperkuat kedaulatan negara, jangan ada buatkan tangan perkasa yang menguasai Indonesia, sehingga menyebabkan hilangnya kedaulatan negara,” ucapnya.
Selain kedaulatan, kata Header masalah yang sama yakni keadilan sosial yang telah tertera dalam sila kecil Pancasila. Dimana konsep kedailan sosial dirumuskan dalam pertimbangan bahwa negara harus melindungi masyarakat yang tidak beruntung nasibnya, negara melalui kebijakan pro rakyat akan menjadikan rakyat tuan di rumah sendiri. Sebaliknya negara tidak boleh memihak kepada pihak yang lain yang merusakan tatanan negara.
“Kita percaya pemerintah dapat menjalankan kebijakan pro kedaulatan dan keadilan sosial, dan Muhammdiyah akan menjadi mitra terdepan bagi program keadilan sosial mengurangi kesenjangan sosial,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan sukses perdamaian pasca konflik 1999 maka indeks kerukunan Maluku, termasuk tiga daerah paling rukun di Indonesia.
“Dalam semangat itu kami akan mengembangkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan hidup beragama terbaik di Indonesia,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Assagaff, dari Maluku orang bisa belajar bagaimana bisa membangun dilaog dan kerukunan umat beragama. Sebagaimana tercermin dalam ungkapan orang Maluku “Potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa dan sagu salempeng di bagi dua”.
Ada berbagai harapan yang disampaikan Presiden dalam sambutannya, salah satunya melalui Tanwir Muhammadiyah dapat disusun gagagsan kemajuan untuk mewujudkan kedaulatan dan keadilan di Indonesia, sesuai tema “Kedaulatan dan Keadilan Sosial Untuk Indonesia Berkemajuan”.
“Saya percaya kalau misi islam kemajuan akan menjadi kekuatan yang harus kita jaga terus dengan bergotong royong demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadaban maju dan berkeadilan,” ujarnya.
Dirinya mengakui, sampai saat ini masih terjadi Kesenjangan Masyarakat terjadi di kawasan Indonesia, dan kesejanjang ini dapat diatasi oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia, termasuk Muhammadiyah.
Menurutnya, Muhammadiyah sebagai pembawa misi Islam menjadi kekuatan negara, semua dilakukan di semua bidang, baik itu pendidikan, kesehatan dan akitivitas sosial yang lain.
Terbukti, sampai saat ini Muhammadiyah memiliki 4.232 TK, 2.252 SD dan Madrasahsanawiah, 1.362 SMP Madrasahsanawia, 1.291 SMA/SMK, dan 171 perguruan tinggi, ditambah dengan 2.119 Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Inilah adalah kekuatan yang sangat besar dari Muhammadiyah dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing dengan negara besar lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Haeder, Dr. KH. Haedar Nashir, M. Si dalam sambutannya mengatakan, kehadiran Persiden akan memberikan dukungan bagi Muhammadiyah untuk berkiprah menjadikan Indonesia berkemajuan.
Dijelaskan, tema kedaulatan dan keadilan sosial untuk Indonesia berkemajuan, memiliki arti yang luar biasa. Dimana bangsa belajar komitmen sekaligus bertanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.
Dirinya memberikan apresiasi yang tinggi atas kebijakan Presiden dalam nawacita point 1 yang bertekad untuk menghadirkan, melindungi dan memberikan rasa aman kepada warga negara, keamanan nasional yang terpecaya memperkuat jadi diri bangsa sebagai negara maritim.
“Kami yakin pemerintah dengan semangat untuk menegakan kedaulatan Trisakti yang akan memperkuat kedaulatan negara, jangan ada buatkan tangan perkasa yang menguasai Indonesia, sehingga menyebabkan hilangnya kedaulatan negara,” ucapnya.
Selain kedaulatan, kata Header masalah yang sama yakni keadilan sosial yang telah tertera dalam sila kecil Pancasila. Dimana konsep kedailan sosial dirumuskan dalam pertimbangan bahwa negara harus melindungi masyarakat yang tidak beruntung nasibnya, negara melalui kebijakan pro rakyat akan menjadikan rakyat tuan di rumah sendiri. Sebaliknya negara tidak boleh memihak kepada pihak yang lain yang merusakan tatanan negara.
“Kita percaya pemerintah dapat menjalankan kebijakan pro kedaulatan dan keadilan sosial, dan Muhammdiyah akan menjadi mitra terdepan bagi program keadilan sosial mengurangi kesenjangan sosial,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan sukses perdamaian pasca konflik 1999 maka indeks kerukunan Maluku, termasuk tiga daerah paling rukun di Indonesia.
“Dalam semangat itu kami akan mengembangkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan hidup beragama terbaik di Indonesia,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Assagaff, dari Maluku orang bisa belajar bagaimana bisa membangun dilaog dan kerukunan umat beragama. Sebagaimana tercermin dalam ungkapan orang Maluku “Potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa dan sagu salempeng di bagi dua”.
