Kasus Bandara Arara, Kejari Malteng Periksa Kadis Perhubungan Maluku
http://www.beritamalukuonline.com/2016/10/kasus-bandara-arara-kejari-malteng.html
"Kadishub Maluku dimintai keterangan sehubungan dengan penyelidikan studi kelayakan untuk pembangunan bandara Arara pada tahun anggaran 2015 senilai Rp800 juta yang bersumber dari APBD provinsi setempat," kata Kacabjari Maluku Tengah di Wahai, Ajid Latuconsina di Ambon, Jumat (21/10/2016), Kadishub Maluku ini memenuhi panggilan jaksa pada Jumat (21/10) sekitar pukul 10.00 WIT dan dimintai keterangan hingga pukul 17.35 WIT, dan sempat berisitirahat satu jam untuk makan siang.
Menurut Ajid, Kadishub disodorkan sekitar 75 pertanyaan oleh penyidik dan selanjutnya akan melakukan evaluasi. Namun, untuk sementara kehadiran Kadishub untuk memberikan keterangan sudah dianggap cukup.
"Setelah mendapatkan keterangan Kadishub, maka penyidik masih mengagendakan pemanggilan beberapa pihak lainnya untuk dimintai keterangan. Pastinya, mereka bukan berasal dari Dishub Maluku," kata Ajid.
Kehadiran Kadishub juga membawa sejumlah dokumen terkait proyek tersebut. Namun, jaksa tidak mengambilnya sebab sudah mendapatkan dokumen serupa dari saksi-saksi lain saat dimintai keterangan.
Untuk masalah audit BPK atau BPK RI, menurut Ajid, bertujuan untuk mencari dan menentukan besarnya nilai kerugian keuangan negara dan bisa dilakukan pada saat penyelidikan maupun penyidikan tergantung kebutuhan.
"Nanun untuk sementara kita berpendapat dengan data yang ada sekarang akan dievaluasi terlebih dahulu baru diambil keputusan selanjutnya seperti apa," ujarnya.
Saat ini jaksa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang guna diminta keterangannya terkait kasus tersebut diantaranya Kadishub Maluku, Kabid Perhubungan Udara Dishub setempat, John Rante serta Dirut PT. Wahana Lestari Investama, Karel Albert Ralahalu.
