Tol Laut Belum Dimanfaatkan Maksimal di Kabupaten MTB

BERITA MALUKU. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, E.I. Werembinan mengatakan, kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menekan angka kemahalan harga barang di sejumlah wilayah terpencil dan tertinggal melalui program tol laut, belum semua kelompok usaha dan masyarakat di daerah ini memandang program tersebut sebagai peluang.

"Padahal, jika program ini digunakan sebaik mungkin, maka laju pertumbuhan perekonian di kalangan masyarakat kecil dan menengah akan terus bertambah baik," kata Werembinan di Saumlaki, ibu kota Maluku Tenggara Barat (MTB), Selasa (30/8/2016).

Ia menjelaskan, tol laut menciptakan konektivitas antarwilayah sehingga jalur distribusi barang pokok dan penting (Bapoktim) dapat tersedia. Ini harus dipandang sebagai peluang oleh pelaku usaha kecil dan menengah, karena selain menekan kemahalan harga barang, juga dapat digunakan untuk distribusi barang dagangan mereka ke luar daerah.

"Salah satu penyebab adalah masyarakat dan para pelaku usaha belum memahami dengan pasti program tol laut. Memang publikasinya sudah banyak, tetapi yang saya lihat hanya dipahami oleh kelas menengah ke atas, sementara masyarakat kecil belum tau peluang-peluang yang ada dari program ini," katanya.

Werembinan menyatakan pihaknya akan terus mensosialisasikan program ini kepada sejumlah kelompok UKM.

Dia memastikan sosialisasi secara terus-menerus akan menggerakkan masyarakat dan pelaku UKM untuk menyiapkan sejumlah komoditi unggulan daerah Tanimbar seperti jenis-jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi, selain ubi dan kombili yang baru dipasarkan di sejumlah wilayah Timur Indonesia termasuk beberapa daerah di Maluku, juga Papua dan Papua Barat.

"Dalam pertemuan pembinaan, saya sudah sampaikan agar program tol laut ini digunakan untuk mendistribusikan barang produksi masyarakat di MTB ke luar daerah. Beberapa komoditi unggulan yang perlu didistribusikan keluar antara lain beras merah, kacang tanah, kacang hijau, kopra dan sebagainya," katanya.

Ia mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi pelaku UKM dalam memanfaatkan tol laut, di antaranya belum memiliki jaringan pengusaha di luar daerah MTB.

"Selain itu, para pelaku UKM di daerah ini juga diterpa dengan persoalan lain seperti modal kecil serta ketrampilan dan jiwa kewirausahaan yang masih rendah," katanya.

Sehubungan dengan itu, Dinas Koperasi, UMKM Maluku MTB akan melakukan pembinaan serta penguatan kapasitas UKM di setiap desa dan kecamatan.

"Mungkin ke depan kita perlu membangun juga salah satu forum komunikasi yang bisa membuka peluang kerja sama, terutama di Surabaya atau pelabuhan tujuan akhir dari program tol laut," katanya.

Upaya itu, lanjutnya, untuk mempermudah masyarakat dan pelaku UKM yang hendak mendistribusikan barang dagangannya, karena selama ini para petani yang mendistribusikan barang keluar daerah bukan dalam bentuk gelondongan ke pengusaha tertentu, melainkan dijual secara enceran di sejumlah tempat� kata Werembinan.

Pemerintah pusat melalui PT. Pelni mengerahkan KM. Nusantara Pelangi 101 untuk melayani trayek T-2 dengan rute Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Dobo dan Merauke, berjarak tempuh 3.874 mil (pergi-pulang), membawa sejumlah Bapoktim yang dibutuhkan daerah-daerah singgah.

Sejauh ini kapal itu sudah melakukan pelayaran sebanyak empat trip, tetapi harga barang di Saumlaki, belum stabil.