Rp1,77 Miliar untuk 11 Parpol di Maluku
http://www.beritamalukuonline.com/2015/11/rp177-miliar-untuk-11-parpol-di-maluku.html
"Anggaran tersebut terdiri dari 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen sisanya operasional sekretariat 11 Parpol," kata Kepala Kesbangpol Maluku, Ali Selang, di Ambon, Jumat (20/11/2015).
Kesebelas Parpol tersebut adalah NasDem Rp166,13 juta, PKB Rp144,21 juta, PKS Rp166,19 juta, PDI Perjuangan Rp289,97 juta, Golkar Rp226,98 juta, Gerindra Rp167,24 juta, Demokrat Rp212,04 juta, PAN Rp96,83 juta, PPP Rp83, 60 juta, Hanura Rp136,37 juta dan PKPI Rp91, 29 juta.
"Besarnya anggaran Parpol ini dihitung berdasarkan keterwakilan kadernya di DPRD Maluku periode 2014 - 2019," ujarnya.
Dia mengakui, Partai Golkar, PPP dan PAN hingga saat ini belum dicairkan anggarannya.
"Pertimbangannya, Partai Golkar dan PPP masih terjadi dualisme kepemimpinan, sedangkan PAN dihadapkan masalah internal pengurus. Anggaran dicairkan Pemprov Maluku setelah pengajuan ditandatangani Ketua dan Sekretaris," tandas Ali.
Dia mengemukakan, Kesbangpol Maluku hanya mengfasilitasi Parpol untuk mencairkan anggaran pendidikan politik maupun operasional sekretariat.
"Kami hanya mengfasilitasi Parpol karena anggaran tersebut di Pemprov Maluku sehingga jangan keliru bahwa Kesbangpol yang mengelola dana tersebut," kata Ali.
Dia juga memandang perlu menjelaskan soal anggaran pembinaan para organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Maluku yang pengelolaannya juga oleh Pemprov Maluku.
"Kami hanya memberikan pertimbangan kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff, sebelum merekomendasikan pencairan anggaran kepada Ormas," tegas Ali.
Disinggung penyelenggaraan Pilkada di empat Kabupaten, dia menjelaskan, Kesbangpol Maluku intensif memantau kinerja, baik KPU maupun Panwaslu.
"Kami memantau pelaksanaan tahapan Pilklada di Buru Selatan, Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Barat Daya (MBD) melalui kemitraan dengan Komisi I DPRD Maluku, selanjutnya dilaporkan kepada Mendagri melalui Gubernur," ujar Ali Selang.
