Ikatan Keluarga Aru se-Bali Pertanyakan Kunjungan Staff SKK Migas ke Dobo

BERITA MALUKU. Ikatan Keluarga Aru se-Bali meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dapat menjelaskan agenda kunjungan Staff SKK Migas ke kota Dobo.

Organisasi kecil yang menghimpun semua putera-puteri asal Kabupaten Kepulauan Aru yang merantau di Pulau Bali itu, diketaui Harold Ch Darakay, S.Si.

Mereka mempertanyakan soal jaminan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Bahwa semua warga Negara berhak mengakses berbagai informasi Publik. Setiap instansi atau lembaga publik wajib terbuka terhadap berbagai informasi publik, apalagi hal-hal yang menyangkut hak dan kepentingan rakyat banyak," sebut Darakay dalam surat terbuka yang disampaikan kepada media ini, Minggu (11/10/2015).

Menurutnya, hingga hari ini, Pemkab Kabupaten Aru masih diam seribu bahasa tentang agenda staff SKK Migas.

"Sebagaimana diketahui, bersama SKK Migas merupakan badan perminyakan dan gas nasional, sementara wilayah kelautan Aru sendiri mengandung sumber minyak dan gas yang sedang menjadi incaran banyak pihak baik negara maupun investor. Mengingat hal tersebut, maka selayaknya seluruh masyarakat Aru perlu mendapatkan informasi tentang agenda kunjungan itu," katanya.

Menurut Darakay, pihaknya tidak mencurigai adanya hal negatif dalam kunjungan tersebut, namun informasi detil mengenai kunjungan tersebut adalah hak mereka sebagai warga negara maupun masyarakat Aru.

"Tak dapat dipungkiri bahwa pengalaman buruk beberapa tahun lalu tentang kasus PT. Menara Group yang masih membekas dalam sanubari, sehingga kami dituntut untuk ekstra hati-hati terhadap kapitalis-kapitalis nakal yang mencoba menjajah dan merampas hak-hak kami masyarakat Aru," ungkap Darakay.

Tanah, laut, udara dan hutan di wilayah Aru menurutnya merupakan warisan leluhur yang menyimpan berbagai sumber penghidupan bagi mereka sekarang dan seribu tahun lamanya.

"Oleh sebab itu kami tak mau menyerahkannya kepada para kapitalis nakal demi kepuasan sesaat."

Tembusan surat terbuka disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru maupun SKK Migas yang berada di Jakarta. (*)