Upaya Pemprov Maluku, Angka Kemiskinan Alami Perubahan

BERITA MALUKU. Upaya pemerintah provinsi Maluku untuk menekan tingginya angka kemiskinan penduduk sebesar 0,36 poin pada Maret 2014 dibanding 2013 harus ditingkatkan agar rangking keempat dari 34 provinsi termiskin di Indonesia bisa mengalami perubahan.

"Angka kemiskinan turun secara signifikan dari 19,49 persen pada Maret 2013 menjadi 19,13 persen Maret 2014 dengan laju penurunan sebesar 0,36 poin sehingga saat ini sudah berada pada kisaran 18 persen," kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Sabtu (22/8/2015).

Tetapi bagi legislatif, penurunan itu tidak harus dilihat sebagai suatu pergeseran angka yang bisa juga fluktuatif.

Menurunnya angka kemiskinan tentunya ditunjukan oleh naiknya tingkat pendapatan perkapita keluarga dari sektor-sektor ekonomi riil.

Dengan lain perkataan, kata Edwin, selain lapangan kerja yang semakin terbuka tetapi ransangan ekonomi di bidang informil telah mendorong masyarakat melakukan berbagai macam usaha.

"Turunnya angka kemiskinan juga ditunjukan oleh laju investasi daerah yang makin tinggi dari waktu ke waktu, dan secara teoritik investasi bukan hanya sebuah proses ekonomi tetapi juga suatu pemulihan rasa percaya dan rasa aman untuk berinvestasi ," ujarnya.

Karena itu, pembinaan masyarakat dalam skala paling kecil sekali pun telah menunjukkan Maluku diyakini sebagai negeri yang aman, damai, dan penuh kasih persaudaraan.

Segala kemajuan yang didapat bukan saja didorong tingginya partisipasi masyarakat dalam memelihara kamtibmas, tetapi berfungsinya aparat TNI/Polri dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan ketertiban masyarakat secara efektif.

"Kita masih fokus pada usaha secara sistematis untuk lebih berdaulat secara ekonomi," tandas Edwin.

Kedaulatan ekonomi ditentukan oleh kemampuan mengelola potensi sumberdaya alam dan sumberdaya hayati secara mandiri serta dukungan regulasi dan teknologi atau industri pengolahan secara moderen.

Karena itu kedepannya eksekutif dan legislatif harus bisa mengarifi berbagai kebijakan pembangunan yang ada selama ini, caranya harus lewat lintas sektoral dan meningkatkan koneksitas wilayah serta sektor pembangunan secara simultan.

Pembangunan lintas sektoral, kata Edwin, menyanggupkan kita untuk profesionalisme pegawai, karyawan, atau tenaga kerja di daerah ini memperhatikan dinamika pembangunan pada berbagai sektor yang ada, sebab Maluku sudah harus memerlukan tenaga kerja yang handal di berbagai bidang.

Misalnya untuk perikanan dan kelautan, sebagai sektor unggulan diperlukan industri pengolahan - budidaya - pembinaan masyarakat pesisir - teknologi terapan bagi masyarakat nelayan - sarana/prasarana yang bisa diakses oleh nelayan.

Tidak kalah strategisnya juga membutuhkan para sarjana, magister, dan doktor yang handal sehingga sektor ini menjadi bagian dari daya saing mandiri Maluku di level nasional maupun internasional.

"Sebab pemberlakuan poros maritim dan tol laut serta ekspansi masyarakat ekonomi Asean maupun pasar global memerlukan SDM Maluku yang profesional di sektor ini," kata Edwin.

Dia juga merujuk bidang pertambangan dan migas menghadapi tantangan dan kebutuhan yang sama pula, di mana blok migas abadi Masela bukan hanya terletak pada 10 persen PI semata.

Blok Masela memperlihatkan bahwa potensi migas di laut lepas harus dibangun dengan melihat interkonektivitas sektor vital, minimal dengan sektor perikanan dan transportasi.

Kemudian interkonektivitas dengan luar negeri pun harus terus diperhatikan, jika kita tidak mau semua potensi tersedot keluar tanpa adanya pengawasan yang ketat.

"Pada sektor lainnya, interkonkesitas sektor pembangunan ibarat kita menarik gerbong kereta, dalam artian satu sektor dibangun dan ditopang sektor lainnya," katanya. (Ant/bm 01)