Seluruh Fraksi DPRD Maluku Dukung Pemekaran | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Seluruh Fraksi DPRD Maluku Dukung Pemekaran


Ambon - Berita Maluku. Seluruh fraksi di DPRD Maluku mendukung upaya pemekaran kabupaten/kota yang berada  di wilayah pemerintahan provinsi Maluku. 

"DPRD Maluku melalui komisi A telah mendalami dan membahas substansi permasalahannya dan hasilnya telah dilaporkan kepada pimpinan dewan dan dirapatkan secara bersama oleh seluruh  fraksi DPRD Maluku dan DPRD  menyatakan sikap politiknya yang intinya adalah seluruh fraksi mendukung setiap upaya pemekaran daerah yang dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku," kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, saat berlangsungnya penetapan usulan terhadap 13 calon DOB di gedung DPRD Maluku, Karpan, Ambon, Senin (1/6/2015) kemarin. 

Dikatakan bahwa pendalaman terhadap usulan pemekaran daerah, telah dilakukan melalui proses pembahasan dengan pemerintah daerah.

"Hal itu untuk melihat sejauhmana pemenuhan persyaratan dari masing-masing daerah persiapan dimaksud."

Dijelaskan, bahwa dalam perkembangan yang terjadi hingga saat ini sudah ada 13 calon DOB kabupaten/kota yang telah diusulkan baik oleh pemerintah kabupaten/kota maupun kelompok masyarakat kepada DPRD dan pemerintah daerah.

13 calon DOB tersebut antara lain, calon kabupaten Kepulauan Terselatan, calon kabupaten kepulauan Gorom Wakate, calon kabupaten kepualauan Kei Besar, calon kabupaten Aru Perbatasan, calon kabupaten Tanimbar Utara, calon kabupaten Seram Utara Raya, calon kabupaten Jezira Leihitu, calon kabupaten  Talapatai, calon kabupaten Bury Kayeli, calon kota Bula, calon kepulauan kota Huamual, calon kepulauan Lease dan calon daerah khusus kepulauan Banda.

Huwae pada kesempatan itu mengatakan, otonomi daerah memungkinkan setiap daerah untuk terus mengembangkan potensi daerahnya dimana terdapat tanggungjawab mensejahterakan rakyatnya.

"Kendala utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah luas wilayah yang harus dijangkau oleh pemerintah daerah terutama daerah yang bercirikan kepulauan seperti pada provinsi Maluku," katanya.

Menurutnya pemekaran ini merupakan solusi praktis yang terus diperjuangkan di daerah-daerah guna memperpendek rentang kendali pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik.

"Permasalahannya, bahwa sampai dengan saat ini pembentukan DOB ternyata belum menjawab tujuan pemekaran itu sendiri yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap daerah-daerah otonom baru yang telah terbentuk dimana sebagian besar DOB belum mampu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan, bahkan DOB digambarkan hanya menambah beban anggaran pemerintah, karena tidak mampu mengelola kesejahteraan dan belanja yang diberikan lewat APBN," katanya. (Bm 01)
Pemekaran 7303707965472326713
Beranda item

# PILKADA KOTA AMBON

Indeks

# TNI-POLRI

Indeks

#PARIWISATA

# NASIONAL

Indeks

#ANEKA

Kurs Mata Uang