Pemprov Maluku Utara Bentuk Tim Percepatan Pemekaran Sofifi
http://www.beritamalukuonline.com/2015/06/pemprov-maluku-utara-bentuk-tim.html
Ternate - Berita Maluku. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) akan membentuk tim percepatan pemekaran Sofifi, ibu kota Provinsi Malut menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) terpisah dari daerah induknya Kota Tidore Kepulauan.
Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Malut Ansar Dalih di Ternate, Minggu (21/6/2015), mengatakan tim percepatan pemekaran Sofifi yang akan dibentuk itu terbagi dalam tiga tim yakni tim sosialisasi, tim pengkajian dan tim koordinasi, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda.
Tim sosialisasi misalnya bertugas menyosialisasikan pemekaran Sofifi kepada masyarakat di wilayah Sofifi dan Kota Tidore Kepulauan guna mencegah timbulnya perpecahan di masyarakat terkait pemekaran Sofifi, apalagi selama ini masih ada masyarakat yang pro-kontra.
Sedangkan tim pengkajian, menurut Ansar Dalih, bertugas mengkaji berbagai hal terkait pemekaran Sofifi, misalnya aspek persyaratan, sementara tim koordinasi bertugas mengkoordinasikan pemekaran Sofifi dengan berbagai pihak terkait di Jakarta, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI.
Pemprov Malut akan mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2015 untuk kebutuhan ketiga tim percepatan pemekaran Sofifi tersebut dalam melaksanakan tugas masing-masing, namun besarnya anggaran belum diketahui karena Pemprov Malut harus mengkoordinasikan dengan DPRD Malut.
"Pemprov Malut sebelumnya telah membentuk tim percepatan pemekaran Sofifi, namun tim itu dinilai masih menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan tugas, oleh karena itu Pemprov Malut memutuskan untuk membentuk tim baru yang diharapkan bisa bekerja dengan baik dalam upaya mempercepatan pemekaran Sofifi menjadi DOB," katanya.
Pemprov Malut sudah memperjuangkan pemekaran Sofifi menjadi DOB sejak empat tahun terakhir, tetapi selalu mengalami hambatan walaupun sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, di antaranya karena tidak adanya persetujuan dari Pemkot Tidore dan DPRD Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah induk.
Tetapi kedala itu, menurut Ansar Dalih, telah diatasi karena sesuai hasil pertemuan terakhir antara Pemprov Malut dengan Pemkot Tidore Kepulauan sudah ada kesepakatan mengenai pemekaran Sofifi menjadi DOB. (Ant/bm 01)
Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Malut Ansar Dalih di Ternate, Minggu (21/6/2015), mengatakan tim percepatan pemekaran Sofifi yang akan dibentuk itu terbagi dalam tiga tim yakni tim sosialisasi, tim pengkajian dan tim koordinasi, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda.
Tim sosialisasi misalnya bertugas menyosialisasikan pemekaran Sofifi kepada masyarakat di wilayah Sofifi dan Kota Tidore Kepulauan guna mencegah timbulnya perpecahan di masyarakat terkait pemekaran Sofifi, apalagi selama ini masih ada masyarakat yang pro-kontra.
Sedangkan tim pengkajian, menurut Ansar Dalih, bertugas mengkaji berbagai hal terkait pemekaran Sofifi, misalnya aspek persyaratan, sementara tim koordinasi bertugas mengkoordinasikan pemekaran Sofifi dengan berbagai pihak terkait di Jakarta, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI.
Pemprov Malut akan mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2015 untuk kebutuhan ketiga tim percepatan pemekaran Sofifi tersebut dalam melaksanakan tugas masing-masing, namun besarnya anggaran belum diketahui karena Pemprov Malut harus mengkoordinasikan dengan DPRD Malut.
"Pemprov Malut sebelumnya telah membentuk tim percepatan pemekaran Sofifi, namun tim itu dinilai masih menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan tugas, oleh karena itu Pemprov Malut memutuskan untuk membentuk tim baru yang diharapkan bisa bekerja dengan baik dalam upaya mempercepatan pemekaran Sofifi menjadi DOB," katanya.
Pemprov Malut sudah memperjuangkan pemekaran Sofifi menjadi DOB sejak empat tahun terakhir, tetapi selalu mengalami hambatan walaupun sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, di antaranya karena tidak adanya persetujuan dari Pemkot Tidore dan DPRD Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah induk.
Tetapi kedala itu, menurut Ansar Dalih, telah diatasi karena sesuai hasil pertemuan terakhir antara Pemprov Malut dengan Pemkot Tidore Kepulauan sudah ada kesepakatan mengenai pemekaran Sofifi menjadi DOB. (Ant/bm 01)
