Hasil Seleksi CPNS Bermasalah, Pemprov Maluku Klarifikasi ke Menpan

Ambon - Berita Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku akan mengklarifikasi hasil seleksi CPNS dari jalur honorer kategori dua (K-2) ke Menpan dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar karena pengumumannya menimbulkan aksi unjuk rasa di sejumlah kabupaten/kota di daerah ini.

Sekda Maluku Ros Far-Far dikonfirmasi Rabu (26/2/2014) mengatakan, bersama staf teknisnya dia akan merampungkan data CPNS bermasalah dan memandang perlu menemui Menpan dan RB.

Dia merujuk dari 402 honorer K-2 di jajaran Pemprov Maluku yang dinyatakan lolos hanya 151 orang.

Dari yang lolos ternyata ada yang bermasalah seperti tidak pernah menjadi honorer di jajaran Pemprov Maluku, bekerja sebagai satpam di Maluku Center Mall (MCM) dan tukang ojek.

Padahal honorer yang bertugas sebagai Satpol PP di jajaran Pemprov Maluku hanya lolos tujuh dari 25 orang yang mengikuti seleksi.

"Sebelumnya Kemenpan dan RB telah mengkoordinasikan soal kebutuhan formasi CPNS di Maluku berkaitan dengan tenaga teknis kesehatan dan pendidikan. Namun, kenyataan kurang terakomodasi," ujar Sekda.

Begitu juga tenaga administrasi maupun teknis lainnya yang sudah lama mengabdi maupun usianya telah di atas 35 tahun.

"Kami sebenarnya telah sepakat dengan para bupati dan wali kota agar tenaga teknis itu jika lolos seleksi CPNS dari jalur honorer K2, maka harus ditingkatkan kualitas mereka," tegasnya.

Sedangkan Ketua Komisi A DPRD Maluku Richard Rahakbauw mengakui adanya laporan masyarakat tentang dugaan sejumlah oknum yang lolos seleksi CPNS dari jalur K 2, tapi selama ini tidak pernah berstatus pegawai honor.

"Hasil seleksi honorer K2 sudah diumumkan Sabtu (22/2) melalui internet dengan total yang lulus 151 orang, namun ada beberapa diantaranya tidak pernah menjadi tenaga honor pada instansi mana pun," katanya.

Dari jumlah yang lolos seleksi ini, ada laporan masyarakat berkaitan dengan sejumlah tenaga honorer yang lolos seleksi CPNS jalur K2 tapi ternyata mereka tidak pernah bekerja di pemerintah daerah.

Sesuai hasil penelusuran, kata Richard, memang ditemukan beberapa orang sehingga komisi A berkeinginan mengundang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Maritje Lopulalan dan Kepala Inspektorat Roy Manuhuttu.

"Kami akan meminta penjelasan resmi Kepala BKD maupun inspektorat berkaitan dengan adanya dugaan tersebut," katanya. (ant/bm 10)