Kualitas dan Mutu Pendidikan di Kabupaten Aru Terpuruk
http://www.beritamalukuonline.com/2013/06/kualitas-dan-mutu-pendidikan-di.html
AMBON - BERITA MALUKU. Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku menilai kualitas dan mutu pendidikan menengah di Kabupaten Kepulauan Aru sangat terpuruk akibat tingginya angka siswa tidak lulus Ujian Nasional tahun ini.
"Bayangkan saja, dari 1.537 siswa SMP peserta ujian, yang tidak lulus mencapai 417 orang atau sekitar 30 persen. Ini fenomenal," kata anggota komisi D DPRD Maluku, Lilyane Aitonam, di Ambon, Selasa (4/6).
Bahkan, lanjutnya, di satu SMP di Dobo ada delapan siswa peserta UN dan tidak satu pun yang lulus.
"Kondisi seperti ini tentunya ikut mempengaruhi standar pendidikan di Provinsi Maluku secara umum, karena dari 11 kabupaten dan kota, justeru banyak siswa SMP di Kabupaten Kepulauan Aru yang memegang rekor buruk untuk tingkat kelulusan pelajar SMP," katanya.
Menurut Lilyane, ketidakberhasilan ratusan pelajar dalam mengikuti UN tahun ini juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah setempat yang mengangkat seorang Kepala Dinas Pendidikan tak sesuai latar belakang disiplin ilmu.
Ia menyatakan mantan Kadis Dikpora Aru Carolina Galandjinjinai yang baru saja meletakkan jabatannya memiliki latar belakang pendidikan seorang bidan atau perawat,
"Tapi karena masuk tim sukse kepala daerah maka diangkat sebagai kepala dinas pendidikan," katanya.
Lilyane mengatakan pihaknya memahami posisi Ongky Gutandjala yang baru diangkat sebagai Plt Kadis Dikpora setempat dan bertugas tidak lebih dari satu bukan sehingga tidak mampu berbuat banyak untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah itu.
Ia berharap pejabat baru itu segera melakukan evaluasi.
Angka ketidaklulusan siswa SMP di Kabupaten Kepulauan Aru yang sangat tinggi ini, menurut dia, juga harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Maluku untuk menata sistem yang lebih baik, mulai dari evaluasi para guru hingga kurikulum di sekolah.
"Sebaiknya pemerintah provinsi mengintervensi masalah penanganan pendidikan di daerah-daerah sehingga para murid tidak menjadi korban, ketika terjadi masalah hukum terhadap seorang kepala daerah dan Kadis Dikporanya tidak memperhatikan masalah perkembangan pendidikan," katanya. (ant/bm 10)
"Bayangkan saja, dari 1.537 siswa SMP peserta ujian, yang tidak lulus mencapai 417 orang atau sekitar 30 persen. Ini fenomenal," kata anggota komisi D DPRD Maluku, Lilyane Aitonam, di Ambon, Selasa (4/6).
Bahkan, lanjutnya, di satu SMP di Dobo ada delapan siswa peserta UN dan tidak satu pun yang lulus.
"Kondisi seperti ini tentunya ikut mempengaruhi standar pendidikan di Provinsi Maluku secara umum, karena dari 11 kabupaten dan kota, justeru banyak siswa SMP di Kabupaten Kepulauan Aru yang memegang rekor buruk untuk tingkat kelulusan pelajar SMP," katanya.
Menurut Lilyane, ketidakberhasilan ratusan pelajar dalam mengikuti UN tahun ini juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah setempat yang mengangkat seorang Kepala Dinas Pendidikan tak sesuai latar belakang disiplin ilmu.
Ia menyatakan mantan Kadis Dikpora Aru Carolina Galandjinjinai yang baru saja meletakkan jabatannya memiliki latar belakang pendidikan seorang bidan atau perawat,
"Tapi karena masuk tim sukse kepala daerah maka diangkat sebagai kepala dinas pendidikan," katanya.
Lilyane mengatakan pihaknya memahami posisi Ongky Gutandjala yang baru diangkat sebagai Plt Kadis Dikpora setempat dan bertugas tidak lebih dari satu bukan sehingga tidak mampu berbuat banyak untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah itu.
Ia berharap pejabat baru itu segera melakukan evaluasi.
Angka ketidaklulusan siswa SMP di Kabupaten Kepulauan Aru yang sangat tinggi ini, menurut dia, juga harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Maluku untuk menata sistem yang lebih baik, mulai dari evaluasi para guru hingga kurikulum di sekolah.
"Sebaiknya pemerintah provinsi mengintervensi masalah penanganan pendidikan di daerah-daerah sehingga para murid tidak menjadi korban, ketika terjadi masalah hukum terhadap seorang kepala daerah dan Kadis Dikporanya tidak memperhatikan masalah perkembangan pendidikan," katanya. (ant/bm 10)