Anggaran Pembangunan Maluku Menyusut, Belanja Modal Turun 91,7 Persen | Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Berita Maluku Online
Loading...

Anggaran Pembangunan Maluku Menyusut, Belanja Modal Turun 91,7 Persen


AMBON - BERITA MALUKU.
Alokasi belanja modal Pemerintah Provinsi Maluku dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 mengalami penurunan signifikan dibandingkan rancangan tahun sebelumnya.


Jika dalam Rancangan KUA-PPAS 2026 belanja modal direncanakan sebesar Rp854,98 miliar, maka dalam rancangan 2027 angkanya hanya Rp70,94 miliar. Penurunan mencapai Rp784,04 miliar atau sekitar 91,7 persen.


Angka tersebut menjadi perhatian karena belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan aset daerah, termasuk jalan, jembatan, gedung pelayanan publik, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta jaringan irigasi.


Bagi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, kebutuhan pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan tersendiri. Konektivitas antarkawasan, akses transportasi, ketersediaan air bersih, hingga fasilitas pelayanan dasar membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.


Penurunan tajam alokasi belanja modal dalam rancangan anggaran 2027 pun memunculkan pertanyaan mengenai ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur melalui APBD provinsi.


Dalam pengantar Rancangan KUA-PPAS 2027, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,49 triliun.


Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp675,11 miliar, pendapatan transfer Rp1,81 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp321,84 juta.


Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,30 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mendapat alokasi terbesar yakni Rp2,03 triliun, disusul belanja modal Rp70,94 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp190,79 miliar.


Jika dibandingkan dengan rancangan KUA-PPAS 2026, total belanja daerah juga mengalami penurunan dari Rp3,77 triliun menjadi Rp2,30 triliun atau berkurang sekitar Rp1,47 triliun.


Di sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp189,44 miliar yang dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Maluku Maluku Utara.


Kondisi tersebut membuat pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama DPRD menjadi tahapan penting untuk mencermati prioritas penggunaan anggaran, termasuk ruang pembiayaan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pelayanan masyarakat.


Terlebih, belanja modal bukan sekadar pos pengadaan barang dan pembangunan fisik. Alokasi tersebut berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah menambah aset dan menyediakan fasilitas publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.


Meski demikian, penurunan belanja modal dalam rancangan APBD provinsi tidak serta-merta berarti seluruh pembangunan di Maluku akan berkurang. Sebab, pembangunan daerah juga dapat didukung melalui APBN, transfer ke daerah, serta APBD kabupaten dan kota.


Gubernur menyatakan Rancangan KUA dan PPAS 2027 selanjutnya akan dibahas untuk memperoleh kesepakatan bersama. Ia mengharapkan masukan dan pertimbangan DPRD guna mempertajam serta menyempurnakan dokumen tersebut.


Pembahasan ini menjadi kesempatan bagi legislatif dan eksekutif untuk memastikan bahwa keterbatasan ruang anggaran tetap diarahkan pada program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kepulauan Maluku.


Dewan 6131928305173112211
Beranda item

# Kota Ambon

Indeks

# ANEKA

Indeks