HL Bangga! Maluku Masuk Program Strategis UNICEF dan Pemerintah Pusat
JAKARTA - BERITA MALUKU. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) menyampaikan rasa bangga dan syukur setelah Provinsi Maluku resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah fokus dalam Country Programme Action Plan (CPAP) 2026-2030, program strategis hasil kerja sama antara UNICEF dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
Penetapan tersebut diumumkan dalam peluncuran resmi CPAP Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF periode 2026-2030 yang berlangsung di Ballroom Kementerian PPN/Bappenas, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).
Di hadapan para menteri, perwakilan UNICEF, serta gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia, Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Maluku.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kemitraan panjang bersama UNICEF serta dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Kami menyambut gembira ditetapkannya Maluku sebagai salah satu provinsi fokus dalam CPAP 2026-2030,” ujar HL.
Menurut Gubernur, kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan UNICEF telah berlangsung sejak era 1990-an. Saat itu, kantor perwakilan UNICEF dibuka di Ambon dan difasilitasi langsung oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Sejak saat itu, berbagai program penting dijalankan di Maluku, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, hingga penyediaan air bersih dan sanitasi.
HL menjelaskan, salah satu capaian besar dari kolaborasi tersebut adalah lahirnya model Sistem Gugus Pulau, yang mulai dikembangkan pada 2010 di wilayah Maluku Tenggara Barat, kini Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Model tersebut menjadi solusi pelayanan kesehatan di daerah kepulauan, khususnya dalam menekan angka kematian ibu dan bayi akibat sulitnya akses geografis.
“Pendekatan gugus pulau ini kemudian menjadi model nasional dan diterapkan di berbagai wilayah kepulauan di Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, Maluku juga mencatat kemajuan dalam upaya eliminasi malaria. Hingga 2025, empat daerah telah meraih status eliminasi malaria, yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kota Tual, dan Kabupaten Buru Selatan.
Pemprov Maluku bersama UNICEF kini menargetkan seluruh kabupaten/kota di Maluku bebas malaria paling lambat tahun 2030.
Gubernur HL menegaskan bahwa masuknya Maluku dalam program prioritas UNICEF menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, khususnya anak-anak Maluku.
“Transformasi Maluku menuju daerah yang maju, adil, dan sejahtera dimulai dari kualitas anak-anak kita. Karena itu, kami siap menjalankan kerja sama ini secara maksimal,” tegasnya.
Dalam periode 2026-2030, Maluku masuk kategori provinsi fokus tingkat pertama, yang berarti akan memperoleh dukungan teknis intensif dalam perencanaan pembangunan, penguatan kebijakan anggaran, serta pemenuhan hak-hak dasar anak.
HL juga menyambut baik peningkatan status Kantor UNICEF Ambon yang kembali menjadi kantor wilayah untuk Maluku dan Maluku Utara.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan bahwa peluncuran CPAP sejalan dengan arah pembangunan nasional, terutama peningkatan kualitas hidup masyarakat sejak masa kandungan.
Program ini juga menjadi bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045, dengan anak-anak sebagai pusat pembangunan bangsa.
