DPRD Gelar Paripurna, Pemprov Maluku Ungkap Realisasi Anggaran dan Tantangan Fiskal

AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku mengakui masih menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat sepanjang Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan dalam pidato Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang dibacakan Wakil Gubernur Abdullah Vanath dalam rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (30/3/2025).

Rapat yang berlangsung di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon itu dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, didampingi Wakil Ketua Fauzan Rahawarin dan Jhon Lewerissa, dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.

Dalam pidato tersebut diungkapkan, target pendapatan daerah sebesar Rp3,01 triliun hanya terealisasi Rp2,71 triliun atau 90,16 persen. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 74,27 persen atau Rp628,56 miliar dari target Rp846,27 miliar.

“Artinya, kita masih menghadapi tantangan besar dalam membangun kemandirian fiskal,” demikian disampaikan dalam pidato gubernur.

Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,56 triliun dari target Rp2,87 triliun atau 89,27 persen, dengan struktur belanja yang masih didominasi belanja operasional, khususnya belanja pegawai.

Meski menghadapi tekanan fiskal, capaian indikator makro pembangunan Maluku pada 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,44 persen, melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. PDRB per kapita juga meningkat dari Rp32,19 juta menjadi Rp33,65 juta.

Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 15,78 persen pada 2024 menjadi 15,25 persen pada 2025, bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar 15,43 persen. Ketimpangan pendapatan turut membaik, tercermin dari penurunan rasio gini dari 0,282 menjadi 0,273.

Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi perhatian karena meningkat dari 6,11 persen menjadi 6,27 persen.

Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan arah pembangunan tahun 2025 dengan tema “Maluku Maju dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kemaritiman”, yang dijabarkan dalam enam prioritas utama, mulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis investasi dan pariwisata hingga reformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Ke depan, pemerintah daerah menegaskan pentingnya meningkatkan kemandirian fiskal, mengarahkan belanja menjadi lebih produktif, mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat konektivitas wilayah kepulauan.

“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dirasakan oleh rakyat Maluku,” tegasnya.

Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, serta dukungan masyarakat, guna mendorong pembangunan yang lebih maju, adil, dan sejahtera di Maluku.