Komisi II DPRD Maluku Agendakan RDP Bersama Bahas Kesiapan Nataru
AMBON - BERITA MALUKU. Menjelang tiga momentum keagamaan besar yang akan berlangsung berurutan, Natal 25 Desember 2025, Tahun Baru 1 Januari 2026, dan Idul Fitri pada Maret 2026, DPRD Provinsi Maluku mulai bergerak menyusun langkah antisipasi agar kebutuhan pokok, energi, dan layanan publik tetap terjaga.
Dalam situasi di mana distribusi pangan, BBM, dan listrik kerap menghadapi tekanan pada akhir dan awal tahun, DPRD memastikan tidak ingin ada keterlambatan maupun kelangkaan yang berdampak pada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Komisi II DPRD Maluku akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra strategis: Bulog, Pertamina, dan PLN. RDP ini menjadi forum penting untuk menguji kesiapan rantai pasok, sekaligus mengevaluasi potensi kerawanan yang dapat muncul pada periode Desember hingga Maret.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, John Laipeny, memastikan bahwa agenda ini sudah disusun dan akan digelar dalam waktu dekat, tepat setelah penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Laipeny menjelaskan bahwa Komisi II ingin memastikan seluruh instansi terkait dapat menjamin ketersediaan beras, gula, minyak goreng, gas elpiji, bahan bakar minyak, hingga pasokan listrik, terutama pada puncak perayaan Natal dan pergantian tahun, serta Idul Fitri.
“Ini agenda rutin yang harus ditegaskan kembali setiap tahun. Masyarakat Maluku tidak boleh mengalami kelangkaan beras, gas, BBM, ataupun pemadaman listrik pada hari-hari besar. Kita wilayah kepulauan, jadi persiapannya wajib lebih matang,” ujar Laipeny kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Rabu (25/11/2025).
Menurutnya, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan terbesar Maluku bukan hanya pada jumlah stok, tetapi juga distribusi antarwilayah yang sering terhambat cuaca ekstrem.
Dalam RDP nanti, Bulog akan diminta memaparkan secara detail kondisi stok beras di seluruh gudang Maluku, termasuk antisipasi untuk kebutuhan hingga Maret 2026.
Pertamina akan dimintai penjelasan terkait strategi pengiriman dan stok BBM, terutama menuju kabupaten-kabupaten yang sulit dijangkau seperti daerah 3T. DPRD menilai jadwal kapal, kondisi cuaca, dan ketersediaan depo mini harus direncanakan lebih presisi.
PLN juga akan diminta memaparkan kesiapan sistem kelistrikan Maluku, terutama pada malam Natal dan Tahun Baru yang identik dengan lonjakan beban. Kesiagaan teknis, pasokan cadangan, hingga penempatan personel siaga akan menjadi materi utama.
Wakil rakyat dari partai Gerindra itu mengonfirmasi bahwa seluruh rangkaian RDP akan dilaksanakan setelah DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku mengetuk palu penetapan RAPBD 2026. Hal ini dilakukan agar Komisi II dapat fokus penuh pada evaluasi layanan publik menjelang Desember hingga Maret.
“Setelah APBD selesai, kami langsung masuk ke pembahasan persiapan Natal, Tahun Baru, dan Idul Fitri. Masyarakat membutuhkan kepastian, dan kami wajib mengawal itu,” jelasnya.
Menutup penjelasannya, Laipeny menegaskan bahwa komitmen DPRD bukan hanya mengawasi, tetapi memastikan pemerintah dan mitra kerja bergerak cepat untuk memberikan pelayanan terbaik.
“Ini hajat hidup orang banyak. Natal, Tahun Baru, dan Idul Fitri adalah momen besar. Negara harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat Maluku terpenuhi tanpa kendala,” ujarnya.
Dengan agenda RDP ini, DPRD Maluku berharap seluruh mitra kerja dapat bekerja lebih taktis, lebih responsif, dan lebih terkoordinasi dalam menjaga stabilitas pangan, BBM, dan listrik di seluruh wilayah Maluku.
