Agendakan Panggil Kadispora, Dewan: POPNAS Harus Dilakukan Seleksi Secara Terbuka
AMBON - BERITA MALUKU. Polemik pengiriman atlet Maluku ke ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2025 terus menuai kritik tajam. Kali ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Welhelm Daniel Kurnala, angkat bicara dan mengecam keras proses penetapan atlet yang diduga tidak melalui mekanisme seleksi terbuka.
Menurut Kurnala, proses pengiriman atlet ke POPNAS seharusnya dilakukan secara profesional dan transparan agar benar-benar menghasilkan atlet terbaik yang mampu membawa nama baik Provinsi Maluku di tingkat nasional.
“Kami menduga proses pengiriman atlet ini tidak melalui seleksi yang benar. Ada kekhawatiran hanya merekrut kerabat atau orang-orang tertentu, sehingga atlet yang tidak mumpuni bisa diikutsertakan. Padahal tujuan kita jelas, mencari juara untuk membawa nama Maluku,” tegas Kurnala kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Senin (13/10/2025).
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD akan segera memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Sandi Wattimena beserta pelatih SPOBDA Viera Hetharie.
“Kita akan tindak lanjuti. Komisi IV akan memanggil Kadispora untuk meminta pertanggungjawaban secara resmi. Jangan sampai olahraga pelajar di Maluku dikorbankan karena kepentingan kelompok tertentu, termasuk menyeluruh. Kalau benar, ini bentuk penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.
Pernyataan keras DPRD ini muncul setelah Kadispora Maluku, Sandy Wattimena, mengakui bahwa penetapan atlet dari Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah (SPOBDA) ke ajang POPNAS dilakukan “hanya berdasarkan kebijakan” semata.
Sikap Wattimena dinilai bertolak belakang dengan pernyataannya sebelumnya, di mana ia sempat mengklaim bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mewajibkan atlet SPOBDA untuk mengikuti POPNAS. Klarifikasi terbaru itu memunculkan kebingungan publik dan mempertegas dugaan ketidakterbukaan dalam proses pembinaan atlet pelajar di Maluku.
Sementara itu, pelatih atletik SPOBDA, Viera Hetharie, yang disebut-sebut ikut menentukan nama atlet ke POPNAS, memilih bungkam saat dikonfirmasi. Upaya konfirmasi langsung ke Kantor Dispora pun tidak membuahkan hasil.
Sejumlah penggiat olahraga di Maluku menilai langkah Dispora yang menetapkan 10 atlet tanpa seleksi terbuka adalah bentuk ketidakadilan dan menutup peluang bagi atlet potensial dari kabupaten/kota lain.
“POPNAS itu ajang pelajar, bukan ajang promosi SPOBDA. Kalau semua ditentukan sepihak, bagaimana kita bisa membina atlet berprestasi dari bawah?” kata salah satu pemerhati olahraga di Ambon.
