Buka Rakorwasda dan Gelarwasda, Gubernur Tekankan Lima Hal Penting Kepada Kepala Daerah
http://www.beritamalukuonline.com/2021/12/buka-rakorwasda-dan-gelarwasda-gubernur.html
AMBON – BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Murad Ismail membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Gelar Pengawasan Daerah (Gelarwasda) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2021.
Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi Maluku, di Ruang Banda Naira Swiss-Belhotel selama dua hari, Selasa (7-8/12/2021). Mengusung tema "Mengawal program pemulihan ekonomi di Maluku, dalam penanggulangan kemiskinan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata".
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan lima hal penting kepada kepala daerah. Satu, meningkatkan koordinasi pengawasan sebagai wujud komitmen guna pencapaian tujuan pembangunan secara nasional maupun daerah, sehingga ego sektoral dengan merasa lebih mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan harus ditinggalkan.
Dua, aparat pengawasan intern pemerintah APIP memiliki peranan yang cukup penting. Sebagai fungsi pengawasan, APIP bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan menilai fungsi-fungsi manajemen, yakni fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Selain itu, harus dapat memberikan jasa konsultasi serta mampu mengidentifikasikan perkembangan dan tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah," ujar Gubernur.
Tiga, di tahun 2022, Inspektorat di Maluku diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap pengamalan program prioritas pembangunan daerah, terutama pelaksanaan program pemulihan ekonomi, akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, reformasi birokrasi serta penguatan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Empat, penguatan sumber daya aparatur pengawasan sebaiknya tidak berhenti pada peningkatan kompetensi, melainkan terus dilanjutkan hingga peningkatan kapabilitas," lanjutnya.
Lima, penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam rangka penyelenggaraan pengawasan harus lebih efektif dan efisien. Para para Bupati/Walikota agar memperhatikan pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan, serta ketersediaan anggaran pengawasan sebesar 0,9 persen dari total anggaran APBD.
Melalui kegiatan, Gubernur berharap seluruh Kepala Daerah dapat memperkuat koordinasi sesama APIP untuk mempercepat proses-proses dan memperkecil temuan-temuan yang berkaitan dengan korupsi. Juga dapat terciptanya, komitmen bersama dalam mencapai tujuan, serta pemahaman yang sama dalam upaya pencegahan korupsi.
