Ketua KPK: Tidak Hanya Penindakan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Perlu Upaya Pencegahan
AMBON - BERITA MALUKU. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menilai upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dengan upaya pendidikan, melainkan perlu dilakukan pencegahan.
"Berdasarkan kajian Imperis kami bahwa tidak cukup dengan cara penindakan, karena orang hanya menimbulkan rasa takut, tetapi tidak menghentikan orang untuk melakukan korupsi," ujar Ketua KPK dalam keterangan pers di kantor Gubernur, Jumat (24/09).
Olehnya itu, kata dia KPK mengedepankan upaya pencegahan, yaitu perbaikan sistem. Sehingga tidak ada kesempatan dan peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya penertiban aset.
Pendekatan lainnya, jelasnya yaitu pendekatan pendidikan masyarakat, sehingga masyarakat, penyelenggara negara, aparat penegakan hukum dan semua pemangku kepentingan lainnya tidak melakukan korupsi.
Dijelaskan, dalam Undang-Undang 19 tahun 2019, KPK melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwewenang memberantas korupsi, serta melakukan monitoring atas penyelengraan pemerintahan. Terkait itu, maka seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Kementerian/lembaga tentu menjadi konsentrasi KPK.
Disamping itu, menurutnya sesuai strategis nasional pencegahan korupsi, pepres 54 tahun 2014 memiliki tugas, yaitu tata niaga perizinan, tata kelola keuangan.
"Terkait itu, kalau kita bicara tata kelola tentang aset, ini merupakan salah satu Tugas pokok KPK yaitu penertiban aset milik negara maupun milik daerah. Karena ini memang penting, karena sesungguhnya yang dilakukan khusus pencegahan korupsi, KPK dengan 8 program diantaranya optimalisasi pendapatan daerah, penertiban aset BUMN dan BUMD adalah salah satu untuk melakukan pencegahan," tuturnya.
Ia mencontohkan optimalisasi pendapatan daerag di 10 provinsi meningkatkan pendapata daerah kurang lebih 80,1 Triliun dan KPK juga melakukan penyelematan aset kurang lebih Rp10,4 Triliun.
