DPRD Bursel Bentuk Pansus Awasi Anggaran Covid-19

NAMROLE - BERITA MALUKU. DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) membentuk Pansus Covid-19. Pembentukan pansus ini disetujui seluruh anggota DPRD, karena menilai anggaran Penanganan wabah virus ini cukup fantastis senilai Rp23 milyar.

Paripurna pembentukan Pansus ini berlangsung di ruang paripurna DPRD setempat, dipimpin Wakil Ketua II, La Hamidi didampingi Ketua Muhajir Bahta didampingi Wakil Ketua I M.Booy dan dihadiri Bupati Tagop Sudarsono Soulisa, Sekda Iskandar Walla, anggota DPRD serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Bursel.

Informasi yang diterima media ini, Kamis (7/5/2020), persetujuan anggota DPRD atas pembentukan Pansus ini diketuai oleh Ridwan Nurdin dari Fraksi NasDem.

Usai paripurna, Ketua DPRD Muhajir Bahta kepada awak media menyampaikan bahwa, DPRD bersama Pemda menyetujui anggaran Rp.23 milyar guna pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Buru Selatan.

"Selaku wakil rakya kami perlu bentuk pansus untuk melakukan fungsi pengawasan terkait langka yang dilakukan oleh tim Gustu Kabupaten Buru Selatan maupun pengangguran yang kami anggarkan," jelas Bahta.

Jelasnya, anggaan yang dianggarkan baik itu melalui APBD maupun APBDes dapat maksimal dan terarah sehingga dampak anggaran betul-betul untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Menurut kadar NasDem ini bahwa, bantuan langsung tunai (BLT) yang didistribusikan oleh desa terkadang salah sasaran. Sehingga melalui pansus DPRD Aan maksimal akan melihat hal tersebut.

Dikatakan lanjut, bahwa bantuan terkadang salah daratan, sehingga Pansus ini dibentuk untuk untuk melakukan pengawasan secara ketat.

"Kami akan mengawasi kerja tim Gustu. Kami tidak mau ada tindakan diluar dari protap yabg suda diterapkan. Sehingga Buru Selatan tidak kecolongan lagi," ujarnya.

Ia berharap agar seluruh alat OPD dapat disalurkan seluruhnya ke posko-posko harus diberikan sebagaimana mestinya.

"Pansus akan datangi posko-posko, kami akan mengecek sesuai yang suda dianggarkan. Fisik barang harus sesuai d posko," ucapnya.

Jelasnya lagi, anggaran desa (BLT) yang diperuntukkan kepada masyarakat jika diberikan salah sasaran maka akan memicu konflik di masyarakat.

"Kami tidak mau ada konflik di masyarakat. Kami ingin jejaring sosial 3.7 milyar oleh APBD, dampak ekonomi 3 milyar ditambah tambah lagi BLT tambah PKH, diberikan bagi yang layak menerima," harapnya.( AZMI)