Tahun 2020 Pemda Bursel Belum Dapat Penuhi 20 Persen Sektor Pendidikan

NAMROLE - BERITA MALUKU. Di tahun 2020 ini, Pemda Kabupaten Buru Selatan (Bursel) belum dapat memenuhi anggaran 20 persen di sektor pendidikan sesuai regulasi nasional. Hal itu dikarenakan anggaran tersebut dialokasikan ke pelaksanaan Pemilukada tahun 2020 ini.

Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Buru Selatan, KaderTuasamu kepada media ini di ruang kerjanya, Selasa (14/1).

Penjelasan Tuasamu tersebut terkait dengan program prioritas Pemda Kabupaten Buru Selatan di tahun 2020.

Tuasamu menjelaskan, pembangunan infrastruktur terutama ke-PU-an itu di beberapa ruas jalan, yaitu di Kecamatan Waesama, kemudian di Kecamatan Fena Fafan, lalu di Kecamatan Kapala Madan dan Kecamatan Ambalau. Anggaran tersebut bersumber dari APBD

"Untuk (anggaran) APBD Provinsi itu untuk ruas jalan Leksula-Namrole, lewat dana DAK tahun 2020, merupakan kewenangan provinsi," sebut Tuasamu.

Sambungnya, kemudian ada program kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Dijelaskan Tuasama, program ini di dinas-dinas persemakmuran seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Badan Pemberdayaan, Dinas Koperasi dan Dinas Sosial.

"Kemudia untuk program tahun 2020 ini, alokasi anggaran terbesar itu disektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan," katanya.

Jelasnya, untuk sektor Pendidikan maupun Kesehatan sesuai regulasi nasional itu, untuk Pendidikan minimal harus 20 persen. Akan tetapi di tahun 2020 ini belum bisa mencapai itu.

"Tetapi untuk Kabupaten Buru Selatan di 2020 ini katong (kami) belum bisa mencapai 20 persen itu," ujar Tuasamu.

Masih Tuasamu, sedangkan di sektor Kesehatan, kata Tuasamu Kabupaten Buru Selatan suda mencapai lebih dari 10 persen sesuai regulasi nasional.

"Katong di kabupaten Buru Selatan suda melampaui 10 persen itu akibat dari DAK bidang kesehatan," ujarnya.

Tuasama mengatakan kenapa belum bisa mencapai 20 persen di sektor pendidikan, jelasnya bahwa, karena alokasi anggaran itu di tahun 2020 ini dialokasikan dana hibah ke KPUD dan Bawaslu dalam rangka Pemilukada tahun 2020 ini.

"Itu untuk KPU, Panwas, kemudian keamanan yaitu Kepolisian dan Kodim (TNI/Polri) Rp.35 milyar lebih. Maka dengan demikian kita belum bisa capai alokasi anggaran untuk sektor pendidikan itu 20 persen,"

Sebutnya bahwa di tahun-tahun akan datang akan diupayakan akan mencapai itu berdasarkan regulas nasional.(AZMI)