Soal Blok Masela, Bupati KKT: Pempus Jangan Kongkalikong
http://www.beritamalukuonline.com/2019/10/soal-blok-masela-bupati-kkt-pempus.html
Padahal pemerintah pusat sendiri telah main kongkalikong. Mengingat setelah ditetapkan plan of development (rencana pengembangan) di bulan Juli 2019 sampai saat ini belum dibuat apapun.
"Pempus menekankan pemda, padahal pempus sendiri main kong kalikong disana, sehingga plan of development mulai ditetapkan bulan Juli, sampai sekarang belum ada apa-apa," tegas Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT), Petrus Fatlolon dalam sambutannya, pada Workshop Hulu Migas Diselenggarakan SKK, di Santika Hotel, Kamis (31/10/2019).
Setelah kegiatan tersebut, dirinya akan melaporkan kepada Gubernur, Murad Ismail, untuk mengakomodir seluruh Bupati-Walikota dan DPRD, untuk bertemu langsung dengan Presiden, Joko Widodo, untuk memakai hak Presiden untuk langsung mengeluarkan Peraturan Presiden (Pepres), menetapkan Maluku sebagai daerah penghasil, dan Maluku menerima PI 10 persen.
"Bukan PI 10 persen dari 5 persen, tetapi 10 persen dari 10 persen. Jadi bukan dalam kunjungan Presiden seperti kemarin, tetapi kita harap dapat bertemu langsung di Istana, karena ini menyangkut hajat hidup orang Maluku, sampai turun temurun. Jadi mesti terus diperjuangkan sampai harus diputuskan PI ke kita dan Maluku sebagai daerah penghasil, karena ini menyangkut dengan masa depan ana cucu kita Maluku. Kalau kita tidak berjuang sekarang maka orang lain akan memgambil manfaat dari blok Masela, jadi tanggungjawab moril ini harus diwujudkan," tuturnya.
Kemudian menyangkut Multiplier Effect, dimana pemerintah tidak serius untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM).
"Kalau kuliah di Universitas Pattimura, jurusannya tidak bisa terpakai ketika blok abadi Masela beroperasi, kecuali hanya menjadi satpam, cleaning service, apakah itu yang pempus mau, nanti orang Maluku menjadi penonton kemudian tenaga kerja sipil dari luar," cetusnya.
Tak hanya itu, beasiswa yang diberikan Pemda KKT untuk studi Sekolah Tingi Energi dan Mineral (STEM) Akamigas Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sampai saat ini tidak ada jaminan. Seharusnya Kementerian ESDM memperjelas jabatan apa, jumlah berapa banyak dan mereka dipersiapkan dimana saja.
"Dari workshop ini harusnya menyimpulkan seperti itu, kami hadir karena kita punya kepentingan besar untuk rakyat, tapi kalau cuma seperti ini saya berpikir workshop tidak mempunyai manfaat. Lebih kirim copyan saja kita baca-baca di daerah, dari pada kita buang waktu dari saumlaki terbang satu jam stengah tidak bikin program apa-apa," ucapnya.
"Mestinya dalam workshop ini disampaikan nanti jumlah tenaga kerjanya berapa banyak, kaulifikasinya apa, harus dipersiapkan dimana, tanggungjawab pemda apa, menjawab pempus apa, ayo kita share, mudah-mudahan bisa disimpulkan seperti itu," sambungnya.
