Gubernur Maluku Bantah Terjadi Kebocoran Anggaran Rp800 Miliar | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Gubernur Maluku Bantah Terjadi Kebocoran Anggaran Rp800 Miliar

BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Said Assagaff membantah telah terjadi kebocoran anggaran daerah sebesar Rp800 miliar, sesuai hasil studi lembaga Center for Budget Analysis Provinsi Maluku. sehingga membuat Maluku berada di urutan kedua potensi kebocoran anggaran dari 34 provinsi di Indonesia. Tak tanggung-tanggung angkanya mencapai Rp 821.814. 307.032.

“Kebocoran anggaran itu tidak benar, dan hal tersebut berarti menghina DPRD sebagai unsur pengawasan, BPK, BPKP, dan Kejaksaan,” ujar Assagaff dengan nada marah kepada awak media, di lantai tujuh, kantor Gubernur Maluku, Kamis (13/7/2017). 

Bahkan Assagaff mengungdang lembaga Center for Budget Analysis Provinsi Maluku untuk berdebat terkait hal ini.

“Omong kosong itu, jangan duduk di warung kopi lalu berbicara seenaknya saja, mau pilkada menghina kita disini. Undang dia datang kesini, kira uang Rp800 miliar tidak sedikit?,” tuturnya.

Untuk diketahui, Sesuai studi lembaga Center for Budget Analysis Provinsi Maluku berada di urutan kedua potensi kebocoran anggaran dari 34 provinsi di Indonesia., yang mencapai Rp 821.814. 307.032.

Ridwan Latuconsina yang merupakan Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Darusalam, menilai terjadinya kebocoran anggaran bukan hanya akibat ulah korupsi namun juga karena terjadinya tumpang tindih penggunaan anggaran pada alokasi anggaran terkhususnya pada Dana Alokasi Khusus dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Yang tentunya didukung dengan adanya regulasi yang juga ikut memudahkan terjadinya korupsi.

“DPRD melalui Banggar menyalurkan dananya berdasarkan permintaan Pemprov yang disebut aspirasi daerah. Dana ini untuk percepatan infrasktruktur, jika tidak diawasi dengan baik tentunya akan terjadi tumpang tindih penggungan anggarannya,” tuturnya.

Menurutnya, DPRD harus terbuka sehingga masyarakat diberi keleluasaan untuk bisa mengakses dokumen anggaran.

“Biarkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan anggaran, sehingga potensi penyelewengan atau kelolosan dana ganda yang merugikan negara teratasi, karena jika tidak diawasi bersama maka tentunya akan ada banyak pihak yang mencari untung dari penyaluran anggaran,” jelasnya.
Pemprov 6007132241661602478

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

# DPRD MALUKU TENGAH

Indeks

# Kota Ambon

Indeks

# TNI - POLRI

Indeks

#ANEKA

Indeks

Kurs Mata Uang