Ketua DPD Hanura Maluku Utara Terancam Pecat

BERITA MALUKU. Ketua DPD Partai Hanura Maluku Utara (Malut), Muhammad Natsir Thaib terancam dipecat karena telah melakukan pelanggaran berat dengan memecat serta mencabut keanggotaan partai sesuai ketentuan yang berlaku.

"Memang, DPP Hanura menilai Natsir Thaib dinilai telah melakukan pelanggaran berat, sehingga harus dikenakan sanksi tegas berupa pemecatan dan mencabut keanggotan partai," kata Ketua DPP Partai Hanura Bidang Pembinaan Wilayah Maluku-Malut, Basri Salama, di Ternate, Senin (12/6/2017).

Pelanggaran berat yang dilakukan Natsir Thaib lantaran melaksanakan Muscab Hanura di beberapa kabupaten/kota se-Malut, yakni Kota Ternate, Halmahera Utara dan Halmahera Timur tidak sesuai mekanisme partai.

Sebab, pengukuhan dan penetapan apa pun terkait kebijakan partai dengan DPC Partai Hanura di seluruh Indonesia adalah menjadi kewenangan DPP Hanura.

Khusus mengenai soal pengajuan Plt beberapa Ketua DPC Hanura, yaitu Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Utara, sampai saat ini, DPP Hanura tidak menindaklanjuti pengajuan dari Ketua DPD Hanura Malut tersebut.

Karena itu, pemecatan akan dilakukan terhadap Muhammad yang juga Wakil Gubernur Malut tersebut, masih menunggu mekanisme yang akan dilalui di internal partai, berupa verifikasi tim akhir dari DPP terkait pelanggaran yang dilakukannya itu hanya prosedural teknis saja.

"DPP Hanura marah kepada Natsir karena bersangkutan diundang khusus untuk menyampaikan keterangan pada 6 Juni 2017 oleh Ketua Umum DPP Partai, namun yang bersangkutan tidak datang memberi keterangan dan itu pelanggaran harus diberi sanksi tegas," ujar Basri.

Dia mengemukakan, DPP bersikap tegas, sehingga dalam waktu dekat akan menurunkan tim dari DPP untuk meminta klarifikasi kepada seluruh DPC maupun penyelenggara muscab-muscab itu.

soal pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad dan Sekretarisnya, dianggap besar, sehingga DPP Hanura telah sampai pada kesimpulan untuk memberi sanksi kepada beberapa kader partainya, termasuk Ketua DPD Hanura Malut.

DPP juga akan menjatuhkan sanksi kepada Ketua DPD Halut, Helmi, kemudian juga Ashadi.