Temmar: Proporsionalitas Belanja di Maluku Tidak Sehat

BERITA MALUKU. Mantan Bupati MTB, Drs. Bitzael Silvester Temmar mengakui, selama ini proporsionalitas belanja di Maluku tidak sehat. Hal ini dikarenakan ada ketimpangan dalam belanja aparatur dan belanja publik.

“Dikatakan tidak sehat, karena belanja aparatur bisa mencapai 80 persen dari belanja tiap tahun, sementara masyarakat hanya bisa menikmati belanja publik yang diperuntukan sekitar 20 persen. Hal ini terbukti, saat saya mengikuti pra Musrenbang beberapa waktu lalu,” ungkap Mantan Bupati MTB, Drs. Bitzael Silvester Temmar di Ambon, Selasa (18/4/2017).

Menurutnya, ketimpangan belanja di Maluku sudah seharusnya menjadi isu yang harus diperbaiki dan dibenahi.

“Kalau di MTB, belanja aparatur mencapai 48-49 persen, sedangkan belanja publik 50 persen, ini mesti yang disoroti,” ucapnya.

Dirinya mengakui, pemerintahan saat ini lebih banyak mengurus dirinya sendiri, daripada mengurus rakyat. Hal tersebut masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Maluku. Terbukti banyak sarjana yang justru menjadi kuli bangunan di kota ini.

“Saya mau katakan, terlalu banyak prefelensi yang dibangun di dalam pemerintahan, akibatnya tanggungjawab yang paling esensial yaitu mengurus rakyat diabaikan,” pungkasnya.

Untuk itu, sudah saatnya di era keterbukaan dan akuntabilitas publik yang berlangsung bersamaan dengan gerakan reformasi di Indonesia selama ini, sudah sepatutnya masyarakat luas turut memahami dan mengerti secara komprehensif mengenai proses penentuan anggaran dan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh belanja publik.

Bahkan masyarakat perlu mengetahui sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dialokasikan untuk belanja aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur erat hubungannya dengan kapasitas dan kompetensi aparatur dan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya kepada masyarakat.

“Sedangkan belanja publik menyangkut pada jenis, jumlah, dan mutu pelayanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan yang tepat dan efektif. Jadi alangkah indah dan arifnya jika panitia anggaran dalam melakukan perubahan RAPBD memberi peluang dan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta memasukkan saran dan pendapatnya agar APBD benar-benar memang berasal dari rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya.

Dijelaskan, Keikutsertaan anggota masyarakat mencermati APBD merupakan cikal-bakal terbentuknya partisipasi publik sebagai pengejewantahan kepedulian dan keseriusan masyarakat dalam menyikapi terwujudnya pemerintahan yang didambakan, yaitu pemerintah yang baik (good gevernence) dan pemerintah yang jujur dan bersih (clean government).
Sikap publik seperti ini perlu ditumbuhkembangkan dan disebarluaskan dalam rangka menghasilkan sebuah struktur APBD yang berbasiskan pada partisipasi publik.