Pemkab MTB Tetapkan Delapan Prioritas Pembangunan 2018

BERITA MALUKU. Dalam rangka mewujudkan kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang unggul, kreatif dan bertumpuh pada kearifan lokal, budaya dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), pemerintah setempat menetapkan delapan prioritas pembangunan.

Wakil Bupati MTB Petrus Paulus Werembinan di Saumlaki, Senin (27/3/2017) mengatakan, delapan prioritas pembangunan itu mencakup antara lain percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan budaya lokal, kreativitas dan IPTEK, peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, peningkatan ketahanan pangan, dan peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha.

Di samping itu, percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas dan energi, penataan dan pengendalian ruang pembangunan pulau kecil, terluar dan perbatasan, pengelolahan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta perdamaian.

"Delapan prioritas pembangunan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya masih terdapat sejumlah persoalan yang belum tertangani secara baik," katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan dari waktu ke waktu terus dipacu namun harus diakui belum dapat memberikan perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat MTB secara merata.

Dikatakannya pula, data menunjukkan tingkat kemiskinan di MTB masih tinggi yaitu sebesar 26,57 persen pada 2015. Ini berarti masih terdapat 29,338 orang miskin di 10 kecamatan yang ada.

Angka pengangguran terbuka pun relatif tinggi hingga mencapai 5,25 persen pada 2015, yang berarti masih terdapat 2,816 warga usia produktif yang dikategorikan pengangguran dari 53,616 angkatan kerja di kabupaten MTB.

Di sektor perekonomian, tingkat pertumbuhan terus mengalami fluktuatif, dimana data terakhir menunjukkan pertumbuhan perekonomian MTB mencapai 5,20 persen. Capaian itu menandakan sektor pertanian mengalami penurunan cukup signifikan dan tidak diimbangi pertumbuhan yang baik di sector lain.

Sector yang memiliki kontribusi terbesar adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial.

"Pertanian yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian MTB semakin berkurang pengaruhya, akbat dipengaruhi pergeseran tenaga produktif di desa ke sektor kontruksi. Tenaga kerja itu dikategorikan dalam tidak memiliki pendidikan dan keterampilan khusus," katanya.

Laju inflasi MTB hingga tahun 2015 sebesar 8,36 persen, yang berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat.

Barometer tingkat inflasi tersebut hanya untuk kota Saumlaki dan sekitarnya, sedangkan tingkat inflasi di sembilan kecamatan lainnya melampaui angka tersebut.

Petrus lebih jauh mengungkapkan, di bidang kesejahteraan sosial, data menunjukkan indeks pembangunan manusia (IPM) sampai akhir tahun 2015 mencapai 60,26 poin, terlihat dari angka harapan hidup rata-rata hanya sampai 62,80 tahun dari 80 tahun yang ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Programme, program pembangunan PBB) .

Di sektor pendidikan, data menunjukan Angka Harapan Lama Sekolah baru mencapai 11,82 tahun, begitu juga rata-rata lama sekolah mencapai 8.98 tahun pada akhir tahun 2015. Ini berarti tuntutan pendidikan sejauh ini hanya mencapai jenjang Sekolah Menengah Pertama dari yang diharapkan dapat melanjutkan pendidkan sampai Perguruan Tinggi.

Di sektor pengeluaran per kapita, tahun 2015 mencapai Rp5.697.000. Ini berarti tingkat pendapatan masyarakat di kabupaten MTB semakin membaik namun belum menunjukkan pemerataan di 10 kecamatan. Artinya, capaian pendapatan masyarakat itu masih di bawah standard rata-rata.

Sementara pendapatan per kapita masyarakat diindikasikan 64,00 persen digunakan untuk konsumsi rumah tangga, 36,00 persen lainnya untuk gaya hidup, padahal seharusnya untuk tabungan.

"Dari gambaran capaian pembangunan itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus serius dan peka terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi maupun yang akan dihadapi," katanya.

Mantan Ketua DPRD MTB ini juga menegaskan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dan strategis hendaknya didudukkan pada kapasitas kemampuan fiskal daerah.

"Jadi perencanaan pembangunan didudukkan pada skala prioritas dengan pendekatan money follow programme atau penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah," katanya.