Terkait Perpanjangan P3D, Saimima Akui Belum Ada Balasan Dari BKN Makassar

BERITA MALUKU. Seketaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Dony Saimima mengakui, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat balasan dari kantor regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar, untuk perpanjangan waktu pengalihan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).

"Satu minggu lebih kita sudah surati BKN Makassar, namun belum ada jawaban apapun," kata Saimima, Senin (17/10/2016).

Dirinya berharap, dalam minggu ini BKN Makassar sudah bisa membalas surat permintaan perpanjangan P3D yang telah dilayangkan Pemerintah Ptovinsi Maluku.

Seperti yang diberikan sebeleumnya, BKD Maluku telah menyurati kantor Regional IV BKN Makassar, untuk minta perpanjangan waktu pengalihan P3D.

Dikatakan, permintaan perpanjangan waktu ini dikarenakan masih dilakukan iventarisir data untuk Kabupaten MBD, yang akan dilaihkan dari Kabupaten ke provinsi.

“Sesuai waktu yang ditetapkan itu, 1 Oktober sudah harus pengalihan P3D secara serentak, namun kita belum bisa, karena Kabupaten MBD masih perlu lakukan inventarisir data,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Saimima, pengalihan P3D dari provinsi ke pusat sebanyak personil 60 orang, maupun dari provinsi ke kabupaten sebanyak tiga orang mengalami penundaan, karena harus menunggu hasil verifikasi data dari Kabupaten MBD.

Setelah selesai, kata Saimima pengalihannya akan dilakukan secara bersamaan baik dari provinsi ke kabupaten, kabupaten ke provinsi maupun dari provinsi ke pusat.

Dijelaskan, 10 kabupaten yang telah terinventarisir jumlah personilnya, yakni Kabupaten Maluku Tenggara 1.243 orang, SBB 724 orang, SBT 265 orang, Buru 437 orang, Bursel 217 orang, MTB 536 orang, Aru 343, Ambon 1.411 dan Kota Tual 222 orang.

Sementara Kabupaten MBD sampai saat ini masih diverifikasi, jangan sampai ada kekurangan atau kelebihan data.