Penghapusan TTP Berimbas Pada Kinerja PNS di Malut

BERITA MALUKU. Pengamat Ekonomi dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Nurdin Muhammad menyatakan, kebijakan penghapusan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ternyata berimbas pada kinerja PNS di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut).

"Sebab, gaji yang diterima PNS tak mungkin mencukupi untuk transportasi Ternate - Sofifi dan sebaliknya, sehingga rencana penghapusan TTP, otomatis akan mempengaruhi kinerja, " katanya, di Ternate, Sabtu (20/8/2016).

Sebab selain TTP senilai Rp2 juta/ PNS yang akan dihapus, honor-honor kegiatan pun mereka tidak lagi memperoleh.

Sebab itu, rencana penghapusan TPP perlu dipertimbangkan lagi, jika Gubernur Malut menginginkan kehadiran PNS nomral.

"Memang para PNS hanya terima gaji pokok, tidak mungkin disisihkan untuk transportasi. Apalagi, gaji itu membiayai kebutuhan hidup dan anak sekolah. Sebab itu, kemungkinan PNS lebih baik mencari penghasilan tambahan di luar," ujar Nurdin.

Sedangkan, Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Malut Ansar Daaly mengatakan, hingga kini Gubernur belum mengambil langkah menghapus TTP karena sebelum diputuskan harus ada solusi lain.

"Berbagai kebijakan untuk disiplin PNS Pemprov Malut sudah dilakukan, baik pengadan rumah dinas, kontrak kapal dan pemberian TTP. Namun, displin PNS tidak berubah, sehingga Gubernur mempertimbangkan untuk mengentikan TTP," katanya.

Ansar menambahkan, meski Gubernur menghentikan TTP. Pemprov Malut tetap membayar tunggakan TTP.