Minta Tunda Bongkar Pasar Batu Merah, Ratusan PKL Demo DPRD Ambon
http://www.beritamalukuonline.com/2014/04/minta-tunda-bongkar-pasar-batu-merah.html
Anggota DPRD Ambon Rustam Latupono dan tim Penataan Kota Ambon menilai ada miskomunikasi di antara warga dan tim kebersihan sehingga menimbulkan kericuhan saat penataan dan penertiban dilakukan Pemerintah Kota Ambon.
’’Karena itu penertiban maupun penataan yang dilakukan selama ini akan ditinjau ulang. Artinya, yang dibongkar hanya bangunan di atas trotoar dan drainase,’’ terang Latupono saat RDP Komisi I dan Warga Batumerah.
Di bagian lain, Asisten I Pemerintah Kota Ambon Pieter Saimima mengatakan kebijakan penataan dan penertiban akan ditindaklanjuti pada Jumat (2/5) nanti.
’’Kita sesuaikan juga karena pertimbangannya hari Pendidikan Nasional. Pemberitahuan yang sudah dilayangkan itu untuk penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL),yang diperuntukan di ruang publik,’’ jelasnya.
Saimima menambahkan penataan yang dilakukan Pemkot Ambon bukan baru pertama kali dilakukan. ’’Sebelumnya kita sudah lakukan di Laha, Tawiri,kecamatan Teluk Ambon, dan Passo. Namun instruksi dari Pak Wali Kota Ambon (Richard Louhenapessy) agar penataan itu dihentikan sebentar karena menjelang Pileg jangan sampai mengganggu keamanan. Setelah dari Passo langsung Galala dan Jalan Jenderal Sudirman sampai di Nusaniwe. Jadi penertiban ini ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),’’ tambahnya.
Saimima membeberkan pemberitahuan yang dilakukan pihaknya sudah tiga kali dilaksanakan. Pertama pada 28 Maret dengan batas pembongkaran pada 9 April, tetapi dialihkan kedua pada 17-21 April, dan ketiga pada 17-28 April.
’’Mestinya tanggal 1 Mei, namun bertepatan dengan hari libur jadi dialihkan tanggal 2 Mei bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional. Tapi kembali dibatalkan seusai libur baru dilanjutkan,’’ ulasnya.
Terpisah ketua PKL Masyur menyebutkan menyikapi surat DPRD Kota Ambon Nomor 1725/141/DPRD tertanggal 29 April 2014 perihal mohon kesediaan RDP, warga jalan Jenderal Sudirman telah melakukan rapat koordinasi pada 29 April pukul 20.00 WIT yang dihadiri langsung seluruh warga dan menghasilkan kesepakatan yang menjadi pegangan mereka untuk diusulkan ke Pemkot Ambon dan DPRD setempat.
Terkait dengan pernyataan sikap warga jalan Jenderal Sudirman tidak bersedia jika bangunan mereka dibongkar atau digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan akan bersedia untuk menata ulang bangunan tersebut dengan cara mengundurkan dari badan jalan sejauh 11,5 meter demi mendukung program Pemkot Ambon, Masyur tegaskan pihaknya menolak keras.
’’Kami menolak penggusuran atau pembongkaran terhadap bangunan/tempat jualan kami karena itu satu-satunya mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami dan menyekolahkan anak kami. Kenapa di daerah lain itu tidak ditertibkan, kok kawasan jalan Jenderal Sudirman yang menjadi sasaran utama,’’ protesnya. (ev/mg-bm015)
