Ini Kasus Korupsi Tuntutan IMM Agar Ditangani KPK
AMBON - BERITA MALUKU. Kedatangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, diwarnai aksi demonstrasi.
Kedatangan Firli yang diagendakan, Kamis 24 September, namun ditunda pada Jumat 25 September di Ambon, Maluku, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku, sebagai upaya meminta ketegasan KPK untuk menuntaskan segala bentuk korupsi yang ada di bumi seribu pulau ini.
Dikarenakan, kasus-kasus korupsi yang ada di Maluku baik oleh pejabat Provinsi, Kabupaten/kota hingga tingkat Desa, banyak laporan yang masuk ke lembaga hukum baik itu kejaksaan maupun kepolisian, namun tidak semuanya tuntas tertangani. Ada yang ditangani dengan baik, ada juga yang hilang kabar tanpa jejak.
Dugaan kasus korupsi, diantaranya, dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa pada 92 Desa di Kabupaten SBB yang menyeret nama Bupati bahkan hingga saat ini kasus itu hilang kabar.
Kasus SPPD Fiktif di Ambon Tahun 2011 senilai Rp6 miliar yang ditangani penyidik Unit Tipikor Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease juga tak terdengar lagi.
Kemudian dugaan korupsi APBD Maluku Tengah 2015 yang diusut Polres Maluku Tengah yang dinilai tidak tuntas.
Dugaan korupsi Sekda Kabupaten Buru yang saat ini telah disangkakan kepada Sekda Buru, Ahmad Assagaf, begitu pula dugaan Kasus Korupsi Lampu Desa Alun-alun Kota Namlea hilang ditelan Bumi.
"Kami ingin KPK mengambil alih semua kasus korupsi tersebut untuk melakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang dan menghukum koruptor seadil-adilnya," tandas koordinator aksi, Muhammad Saleh Souwakil.
Aksi ini ditutup dengan penyerahan pernyataan sikap kepada Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku, melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Maluku.
