PTT di Pemkab Bursel Terima JKN-KIS
http://www.beritamalukuonline.com/2018/05/ptt-di-pemkab-bursel-terima-jkn-kis.html
Pemberian KIS ini dilakukan secara simbolis kepada PTT berlangsung di halaman Kantor Bupati Bursel diaerahkan oleh Wakil Bupati Bursel, Buce Ayub Seleky didampingi Sekda Bursel Syahroel Pawa dan Kepala BPJS Bursel Agus Souhuat, disaksikan oleh Kepala BPKAD Bursel Iskandar Walla dan Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Bursel A.M Laitupa, Senin (07/05).
Seleky selaku Wakil Bupati saat menyerahkan KIS tersebut mengakui bahwa hal ini adalah yang pertama kali dilakukan di Bursel.
“Hari ini di kabupaten kita baru pertama kali dilakukan penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” katanya.
Dikatakan oleh Seleky, Pemerintah Kabupaten Bursel sangat mengapresiasi hal tersebut dengan diberikannya 1000 KIS untuk PTT dilingkup Pemda Bursel.
“KIS adalah program yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera. Saya atas nama pemerintah mengapresiasi pemberian KIS ini. Semoga masyarakat Bursel dan seluruh PTT di kabupaten ini bisa lebih sehat dan sejahtera,” harapnya.
Kepala BPJS Kabupaten Buru Selatan, Agus Souhuwat kepada kepada wartawan mengatakan, pemberian KIS kepada ribuan PTT ini merupakan implementasi dari Pepres nomor 111 Tahun 2013.
Jelasnya, dalam Pepres tersebut mengatur tentang jaminan kesehatan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bursel.
Diuraikan, satu PTT dikenakan biaya jaminan kesehatan sebesar Rp.111.111. Dalam setahun Pemerintah Kabupaten Bursel menanggung jaminan kesehatan bagi 1000 PTT sebesar Rp 1,3 miliar.
“Satu orang PTT dikenakan biaya jaminan kesehatan Rp.111.111, dikalikan 1000 orang, maka satu bulan iuran yang disetorkan ke KPPN Rp.111.111.000. Jika dikalikan 12 bulan maka jumlah keseluruhan biaya jaminan kesehatan bagi PTT yang ditanggung pemda Bursel sebesar 1,3 miliar,” rincinya.
Lanjutnya, dengan adanya penyerahan secara simbolis oleh Wakil Bupati ini maka hak dan kewajiban kesehatan dari 1000 orang PTT di lingkup Pemkab Bursel bisa terlayani.
“Jadi, bagi para ribuan PTT ini masuk kelas dua,” katanya.
Masihnya, walaupun dihimpit dengan keterbatasan anggaran, kata Souhuwat, Pemerintah Kabupaten Bursel dapat memperhatikan jaminnan kesehatan PTT.
“Pemda Bursel sangat mendukung walaupun dengan keterbatasan anggaran namun dapat memperhatikan jaminan kesehatan, bukan hanya masyarakat miskin tetapi juga PTT,” pungkasnya. (AZMI)
