Dikbud Maluku Utara Distribusikan Ribuan Guru ke 10 Kabupaten-Kota | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Dikbud Maluku Utara Distribusikan Ribuan Guru ke 10 Kabupaten-Kota

BERITA MALUKU. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara mendistribusikan guru berstatus PNS sebanyak 3.3038 orang dan 1.200 guru non-PNS yang tersebar pada 10 kabupaten/kota di wilayah Malut.

Kepala Dinas Dikbud Provinsi Malut Imran Yakub, di Ternate, Kamis (3/8/2017), mengatakan pihaknya mendalami dan segera melakukan pemetaan guru PNS yang melaksanakan tugas proses belajar mengajar dan mendorong peningkatan anggaran pendidikan yang harus dibarengi dengan implementasi serapan anggaran.

"Kami akan melakukan pemetaan guru PNS yang melaksanakan tugas karena rata-rata guru di dalam kota lebih banyak dibandingkan guru yang bertugas di luar kota yang masih minim," katanya lagi.

Hasil pemetaan itu, Imran menambahkan, Dikbud akan mengetahui kekurangan guru bidang studi apa dan di SMA dan SMK mana, agar guru honor (non-PNS) bisa diangkat dan tenaga pendidik tersebut terjadi pemerataan.

"Pemetaan guru ini terkait dengan alokasi anggaran Dinas Dikbud dalam APBD Provinsi Malut. Anggaran Dikbud provisi dalam APBD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dimulai dari tahun 2015 kemudian 2016 hingga tahun 2017," ujarnya pula.

Anggaran Dikbud dalam APBD Provinsi Maluku tahun 2016 sebesar Rp170.834.455.000, meningkat menjadi Rp206.344.162.000 pada tahun 2017. Namun anggaran pendidikan tersebut baru mencapai angka 18 persen dalam APBD atau masih kurang dari 20 persen.

"Kami meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama DPRD provinsi harus mendorong kebijakan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," katanya lagi.

Diharapkan, persentase anggaran pendidikan dalam APBD yang telah dicapai masuk urutan ke-3 di Indonesia, karena anggaran pendidikan pada 2018 bukan tergambar besar dalam tubuh APBD, tapi seiring dengan implementasi serapan anggaran itu.

"Penyerapan anggaran saat ini masih rendah karena baru mencapai sekitar 30 persen, sehingga ke depan bila anggaran pendidikan terus meningkat harus diikuti dan sejalan dengan peningkatan penyerapan anggaran tersebut," katanya pula.
Malut 1615074566085771022

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

# DPRD MALUKU TENGAH

Indeks

# Kota Ambon

Indeks

# TNI - POLRI

Indeks

#ANEKA

Indeks

Kurs Mata Uang