Souwakil Desak Bentuk Pansus Usut Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Bursel

BERITA MALUKU. Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Taib Souwakil mendesak agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan korupsi pada pengerjaan proyek Kantor DPRD Kabupaten Bursel, yang kini sudah menelan anggaran sebesar Rp11,6 miliar, dimana fisik gedung yang dikerjakan sejak tahun 2012 lalu, hingga tahun 2017 ini baru mencapai 50 persen.

Sejumlah wakil rakyat Bursel mencium gelagat tak beres dari pihak kontraktor pelaksana pembangunan gedung DPRD Bursel, Hasdi Anafi selaku pimpinan PT. Delima Emas Gas Indo (PT. DEGI), apalagi kontraktor ini telah dipecat oleh Pemerintah Kabupaten Bursel, lantaran dinilai tak bertanggung jawab dan tak mengabaikan kesepakatan kerja untuk menangani proyek senilai milyar rupiah tersebut.

Meskipun kontraktor pelaksana ini sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah, namun hal itu bukanlah menjadi suatu solusi. Pasalnya, pekerjaan yang dilakukan PT. DEGI tidak sesuai kontrak awal.

''Makanya ini harus ditindaklanjuti. Kita minta bentuk Pansus untuk memproses hukum kasus ini secepatnya,'' tegas Souwakil kepada Berita Maluku Online, Senin (20/3/2017).

Dikatakan, komisi bersangkutan di DPRD memiliki keterbatasan dan kewenangan dari sisi hukum. Sehingga yang bisa menyusuri persoalan ini adalah Pansus.

''Persoalan kontraktor itu dipecat berarti ada masalah, dan masalah ini kan bisa masalah administrasi dan masalah hukum,'' sebutnya.

Menurutnya, harus ada Pansus untuk mencari bukti awal, apakah ada persoalan yang bersifat administrasi, maka dilakukan audit, tetapi jika ada persoalan yang bersifat pidana, dalam hal ini pidana korupsi, maka harus ditindaklanjut secara hukum. 

Untuk itu pihaknya mendorong terbentuknya pansus agar bisa mendatangkan auditor independen, dan mengusut apakah pagu anggaran dengan realita sama atau tidak.

Souwakil berharap, masyarakat atau insan pers terus membantu melakukan fungsi control terhadap persoalan ini. Sebab menurutnya, patut dipertanyakan unsur pimpinan dewan, kenapa tak berani membentuk Pansus untuk mengusut kasus dugaan korupsi tersebut. (LE)