Sulitkah Alumni Unpatti Jadi Gubernur ?

BERITA MALUKU. Membuka lembaran sejarah kepemimpinan Daerah Maluku sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga orde reformasi saat ini, belum ada satupun alumni Unpatti yang menjabat gubenur Maluku, baik dipilih oleh DPRD maupun dipilih langsung oleh rakyat.

Kendati soal kapabilitas, alumni Unpatti tak diragukan lagi.

Menghitung sejumlah putra daerah yang pernah menjabat gubernur Maluku, mulai Latuharharry, Latumahina,  Latuconsina Akib, Latuconsina Saleh, Karel Albert Ralahalu dan Said Assagaff maka belum ada alumni Unpatti yang menjabat gubernur.

Ety Sahuburua hanya menempati posisi wakil gubernur pada pemilihan gubernur tahun 2014 bersama Assagaff.

Beberapa alumni Unpatti kepada Berita Maluku online, sengaja menggulirkan wacara ini karena di beberapa provinsi di Indonesia justru universitas negeri setempat mendapat kesempatan untuk mengambil jabatan politik tersebut karena ada kemudahan mendapat rekomendasi dari partai politik.

Profesor Mus Huliselan pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur tahun 2003 lalu, saat DPR memilih namun tak kesampaian, karena tidak mendapat rekomendasi partai. Karel Albert Ralahalu yang diusung PDI Perjuangan berhasil terpilih mengalahkan Ety Sahuburua dari Partai Golkar.

Melihat beberapa provinsi yang gubernurnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, Alumni Unpatti, Niko Retraubun menjelaskan, dengan usia 52 tahun, Unpatti saat ini tak kurang alumni Unpatti yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjabat gubernur.

Lalu mengapa hingga saat ini alumni Unpatti tak satu pun yang dapat menduduki jabatan gubernur ?

Apakah kurang adanya hasrat untuk menduduki jabatan politik itu, atau dalam sistim pemilihan umum langsung kepala daerah yang mengharuskan bakal calon mendapat rekomendasi partai politik sehingga keinginan itu terganjal karena harus bersaing mencari kenderaan politik dengan bakal calon yang berasal dari partai politik itu sendiri (kader partai)?

Pertanyaan ini kembali kepada kita semua terutama partai-partai politik di daerah sejauhmana mencermati pemilihan kepala daerah itu yang penting melaksanakan prosedur demokrasi ataukah substansi dari pemilihan kepala daerah yaitu mengusung seorang calon yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai gubernur untuk membangun Maluku.

Pengalaman membuktikan bahwa baik pemilihan gubernur maupun bupati/walikota, partai politik khususnya partai-partai yang memiliki fraksi utuh di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota lebih mengutamakan kader partainya ketimbang figur di luar partai. Kecuali partai tersebut tidak memiliki figur sama sekali.

Misalnya saja bakal calon wali kota Ambon saat ini, PDI Perjuangan kota Ambon merupakan partai besar dengan jumlah kursi terbanyak namun tak memili kader untuk dicalonkan sebagai walikota.

Akankah PDI Perjuangan memberikan rekomendasi bagi figur lain tanpa syarat seperti harus menggandeng wakil wali kota dari kader PDI-P ?

Selain persyaratan-persyaratan tersebut, satu hal yang tak kalah pentingnya adalah soal kemampuan finansial karena mendapat rekomendasi partai tidaklah gratis, malah harus menyiapkan uang ratusan juta rupiah bahkan miliaran.

Bukan lagi rahasia dengan seorang calon kepala daerah harus memiliki jumlah uang hingga puluhan miliar seperti sekarang ini, maka kans untuk menjadi kapala daerah lebih banyak hanya ada pada mereka yang memiliki kemampuan finansial dan atau figur yang berasal dari kader partai, karena membayar rekomendasi partai tidak sebesar figur di luar partai.

Jika toh, untuk mendapat rekomendasi partai sangat sulit apakah alumni Unpatti bisa mencalonkan diri secara independen atau tanpa dukungan parpol?

Hal ini tak sulit bagi alumni Unpatti yang menjabat pimpinan partai seperti Richard Louhenapessy, Ety Sahuburua dan beberapa alumni yang lain.

Namun bagi alumni Unpatti yang tidak berada dalam partai politik dirasa sangat sulit. (**)