GMKI Pertanyakan Sikap Gubernur Terkait Penempatan Blok Masela

BERITA MALUKU. Sampai saat ini, Gubernur Maluku, Said Assagaff belum juga memustuskan sikap resminya dalam penempatan pengelolaan blok masela. 
 
Bahkan ada banyak informasi yang menyebutkan bahwa orang nomor satu di Maluku ini masih ragu mengambil keputususan untuk pengelolaan blok Masela apakah di on shore (darat) atau off shore (laut). 
 
Menyikapi hal ini Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Ambon, melakukan aksi demonstrasin yang berlangsung di depan kantor Gubernur, Senin (21/3/2016). 
 
Dalam pernyataan sikap, GMKI menutut sikap tegas dan keputusan dari Gubernur Maluku terkait penempatan blok masela yang berpihak pada kepentingan masyarakat Maluku. 
 
Dalam aksi demonstrasi yang diketuai Yabes Souhaly dan mendapat kawalan ketat puluhan anggota kepolisian dari satuan Shabara Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease serta Polisi Pamong Praja (Pol PP) Maluku.

Aksi demonstrasi GMKI cabang Ambon terdiri dari belasan orang membawa sejumlah pamflet yang bertuliskan “Gubernur Maluku jangan pengecut soal blok Masela,” “Sebanyak 25 blok migas Maluku jadi perhatian dunia,” “Blok Masela milik orang Maluku” serta “Pemerintah harus konsisten soal blok Masela.” 
 
Bahkan dalam aksi ini, demonstran juga menyempatkan melakukan doa bersama agar membuka hati Pemerintah Provinsi Maluku bahkan Pemerintah Pusat, untuk penetapan pengelolaan blok masela sesuai keinginan masyarakat Maluku.

Aksi demonstrasi GMKI yang berlangsung selama dua jam itu, kemudian ditemui oleh Asisten II Setda Maluku, Ujir Halid dan Kepala Kesejahteraan Bangsa Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku, Ali Sella. 
 
Para demonstran kemudian digiring ke ruang rapat yang berada di lantai II kantor Gubernur. 
 
Dalam rapat tersebut, Asisten II setda Maluku, Ujir Halid mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi Maluku tidak tinggal diam dalam menyikapi blok Masela, melainkan Pemerintah Provinsi Maluku terus berjuang agar penetapan pengelolaan blok Masela yang akan diputuskan Presiden di tahun 2018 nanti bisa sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Dan yang paling penting, keputusan tersebut bisa mensejahterakan masyarakat Maluku. 
 
“Untuk itu, tuntutan ini akan kita sampaikan saat Gubernur kembali dari Jakarta,” ucap Halid.